Kemensos Batalkan Santunan untuk Ahli Waris Korban Corona, Bowo: Kami Prihatin

KUASAKATACOM, Semarang- DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah mengaku prihatin atas keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang membatalkan santunan bagi ahli waris korban corona. Bukan tanpa alasan, sebab keprihatinan itu muncul karena banyak ahli waris yang merasa kecewa. 

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Rahmulyo Adi Wibowo. 

"Tentu kami dari dewan merasa perihatin ya atas pembatalan itu yang kemudian ada beberapa pihak korban corona yang membutuhkan (santunan)," kata Bowo, saat dihubungi KUASAKATACOM, melalui sambungan telepon, Jumat 5/3 siang. 

BERITA TERKAIT:
Distribusikan Bantuan ke NTB dan NTT, TNI Kerahkan Armadanya
Risma: Tujuh Kabupaten di Papua Belum Update Data Bansos
Kemensos Batalkan Santunan untuk Ahli Waris Korban Corona, Bowo: Kami Prihatin
Dinas Sosial Kota Semarang Benarkan Kemensos Batalkan Santunan bagi Ahli Waris Korban Corona
Masyarakat Baduy Bahagia dapat Bantuan Kemensos
Pemkot Solo Tunda Penyaluran BST Covid-19, Ini Alasannya!
Kemensos Luncurkan PKH untuk Sejumlah Kelompok

Meski begitu, dia meminta para ahli waris korban corona bisa memaklumi keputusan tersebut. Pasalnya negara saat ini sedang membutuhkan banyak dana untuk menangani pandemi. "Pemerintah butuh pemakluman, pengertian dari masyarakat untuk tahu kondisi saat ini," sambungnya. 

Ketika ditanya potensi Pemkot Semarang dan DPRD memberikan santunan sendiri, Bowo menyebut hal itu bisa saja terjadi. Namun harus melalui diskusi bersama. "Itu mungkin saja. Kami dari dewan siap berdiskusi dengan dinas sosial untuk mencari solusi terbaik meskipun mungkin realisasinya nggak seperti yang dijanjikan pemerintah pusat," ungkap dia.

Selain itu, wacana tersebut juga harus menilik kondisi keuangan Pemkot Semarang. Jika memang dana mencukupi maka santunan bisa saja ada. "Minimal hal ini bisa jadi tombo gelo," tegas Politisi PDI Perjuangan itu. 

Ada juga wacana santunan ini harus dipikirkan secara matang dan mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jangan sampai ketika disetujui malah menjadi masalah.