Pengamat Politik Undip: Proses Kebijakan Publik Harus Dikawal

KUASAKATACOM, Semarang - Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Kota Semarang, Jawa Tengah Dr Teguh Yuwono mengatakan arah demokrasi pasca pilkada bergantung pada pemenuhan janji janji kampanye kepala daerah terpilih

Teguh menjelaskan salah satu cara pemenuhan janji politik bisa dilakukan dengan partisipasi politik. Hal itu bisa diukur dari kebijakan yang diambil kepala daerah 

BERITA TERKAIT:
UNDIP Resmi Jadi Mitra RSPPU Kemenkes
Undip Siapkan Prodi S1 Kesehatan Masyarakat
Relawan Undip Beri Pendampingan Psikosisial anak Aceh Penyintas Bencana Banjir
Undip Serahkan Alat Plasma Ozon dan Pengering Surya kepada Pemkab Temanggung
Bedono Jadi Living Lab Pesisir: Kisah Mak Jah hingga Peran FSM UNDIP dalam Ketahanan Sosial–Ekologis

"Oleh karena itu, pasca pilkada selesai, maka proses kebijakan publik harus kita kawal terus mulai dari pembuatannya, perancangan hingga jadi peraturan daerah serta implementasinya," kata Teguh yang merupakan Analis Politik dan Kebijakan Publik itu, saat ditemui di Pesonna Hotel, Jalan Gajah Mada Kota Semarang, Selasa (16/3)

Ukuran paling gampang yaitu peraturan daerah tentang RPJMD. Dari situ nantinya bisa diketahui Pemerintah Kota Semarang terkait kemampuan menyerap pandangan dalam proses kebijakan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, fasiltas umum, insfrastruktur, jalan tidak rusak dan lain lain.

"Di Semarang problem yang paling serius yaitu ekonomi, bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana hidup layak, bagaimana bisa survive hingga seperti saat ini. Ini sebenarnya kuncinya," jelasnya.
 

***