Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Foto: Istimewa.

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Foto: Istimewa.

Cegah Korupsi, KPK Minta Kepala Daerah Perbaiki Tata Kelola Anggaran dan Perencanaan

KPK mendorong agar tata kelola rencana dan anggaran pemerintah daerah bisa lebih baik.

Rabu, 24 Maret 2021 | 10:58 WIB - Ragam
Penulis: Fauzi . Editor: Ririn

KUASAKATCOM, Solo - Sejumlah kepala daerah di Eks Karesidenan Surakarta mengikuti rapat koordinasi supervisi pencegahan korupsi yang selenggarakan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) di Balai Kota Solo, Selasa (23/3/2021).

Adapun, para kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Bupati Klaten Sri Mulyani, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Boyolali Said Hidayat.

Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menerangkan bahwa selama ini pengadaan barang dan jasa menjadi titik lemah yang berpotensi untuk munculnya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK memiliki sarana untuk memonitor kepala daerah, yakni melalui Monitoring Center for Prevention (MPC). “Jika MPC rendah kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi. Namun, jika sebaliknya maka sistem berjalan baik.” jelasnnya, Selasa (23/3/2021).

BERITA TERKAIT:
53 WBP Lapas Salatiga Dapat Remisi Idulfitri, Diantaranya Mantan Kepala DPU
Kejari Usut Dugaan Korupsi KAI Purwokerto
Eks Kepsek dan Staf Sudin Pendidikan Jadi Tersangka Korupsi Dana Bos Miliaran Rupiah
28 Orang Saksi Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bandung Barat
Edhy Prabowo Tak Melawan Saat Didakwa Terima Rp25,7 M Terkait Ekspor Benur
KPK Kehilangan Truk Penyimpanan Barang Bukti Kasus Suap Pajak
Didemo Terkait Korupsi Rumah DP Rp0, Pemprov DKI Malah Pamer Penghargaan

Alexander mengatakan jika tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemda tinggi maka Pemda yang memiliki rating MPC tinggi akan mendapatkan intensif. “Intensif mulai dilakukan tahun 2020. Kami mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kalau capaian MPC di atas 80, maka pemda yang bersangkutan bisa mendapatkan insentif,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa di eks Karesidenan Surakarta hanya Boyolali yang memiliki MPC tertinggi dibandingkan enam wilayah tetangganya. Pemkab Boyolali mendapatkan MPC selama tiga tahun berturut-turut. “Dari catatan KPK MPC di Boyolali masuk 10 besar nasional. Daerah eks Karesidenan Surakarta harus mencontoh Boyolali,” sambungnya.

Dengan dasar itu, pihaknya mendorong agar tata kelola rencana dan anggaran pemerintah daerah bisa lebih baik. “Kami mendorong tata kelola di pemerintah daerah terutama di bidang perencanaan dan anggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, agar lebih baik,” tukasnya.


tags: #korupsi #anggaran #kpk #kepala daerah

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI