Polres Pati Bentuk Satgas Antijudi dan Politik Uang

KUASAKATACOM, Pati - Polres Pati Jawa Tengah membentuk Satgs Antijudi dan Politik Uang untuk menjaga situasi di daerah setempat tetap kondusif menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak.

KaPolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafaat menyebut pembentukan satgas yang beranggotakan 58 orang ini untuk menjaga iklim tetap kondusif sekaligus mencegah munculnya kerawanan selama Pilkades serentak di 215 desa pada tanggal 10 April 2021.

BERITA TERKAIT:
Dalami Pati sebagai Daerah Penadah, Polisi Sita 33 Motor dan 6 Mobil Bodong 
Jawab Keluhan Masyarakat Polres Pati Sita 69 Motor Brong 
Banyak Dikeluhkan Warga, Polres Pati Tindak Knalpot Brong 
Punya Ambang Gangguan Besar, Polres Pati Naik Tipe Jadi Polresta
Polres Pati Gerebek Lokasi Judi, 51 Orang Diamankan

Ia mengatakan Satgas tersebut bertugas melakukan upaya pencegahan dan merespons cepat laporan dari masyarakat, kemudian pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, Polres Pati juga sudah berupaya mencegah kerawanan di Pilkades dengan meningkatkan operasi minuman keras dan pencegahan terjadinya judi pada pesta demokrasi tingkat desa itu.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto berterima kasih kepada Kapolres dan jajarannya atas pembentukan satgas tersebut karena menjadi langkah yang baik, mengingat situasi Pilkades memang rawan dimanfaatkan oleh pelaku judi atau botoh.

Situasi yang tadinya aman, menurutnya bisa jadi rawan jika warga terpengaruh aksi botoh dengan kekuatan modalnya untuk memenangkan atau menjatuhkan salah satu calon yang menjadi sasarannya.

"Para botoh tersebut hanya mencari keuntungan pribadi sehingga situasi yang sudah aman dikacaukan oleh mereka. Kalau sudah terkontaminasi botoh, masyarakat yang semula hati nuraninya ingin memilih calon tertentu bisa berubah haluan," bebernya.

Demikian halnya, lanjut dia, dengan politik uang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, satgas tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin Pilkades di 215 desa dengan jumlah calon kepala desa sebanyak 521 orang bisa berjalan jujur dan adil.

Ia berharap kehadiran satgas di desa-desa rawan konflik bisa membuat masyarakat tidak terlibat dengan permainan botoh karena pengalaman tahun lalu banyak botoh yang ditangkap dan diproses secara hukum.