Koordinator MAKI Bonyamin Saiman, foto istimewa.

Koordinator MAKI Bonyamin Saiman, foto istimewa.

MAKI akan Gugat KPK Terkait SP3 Tersangka BLBI

Putusan bebas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena NKRI menganut sistem hukum pidana Kontinental warisan Belanda

Jumat, 02 April 2021 | 18:10 WIB - Ragam
Penulis: Wisanggeni . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- Keputusan KPK yang mengeluarkan pembatalan atau SP3 perkara dugaan korupsi BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim akan digugat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Koordinator MAKI Bonyamin Saiman menyampaikan itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/4/2021). "MAKI berencana segera mengajukan gugatan praperadilan untuk pembatalan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ucapnya.

MAKI akan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gugatan Praperadilan tersebut. Hal itu berawal, pada hari Kamis (1/4) untuk pertama kalinya KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) atas Tersangka SN dan ISN dalam perkara dugaan korupsi BLBI BDNI terkait BPPN.

BERITA TERKAIT:
Argo: Penangkapan Bupati Nganjuk Wujud Sinergi KPK dan Bareskrim
Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK
Wamenkumham Klarifikasi Video Terkait KPK
Mardani Minta Adanya Investigasi Terkait Pertanyaan Tes Wawasan kebangsaan di KPK
Hari Ini, KPK Panggil Azis Syamsudin
KPK Geledah Tiga Rumah Pribadi Wakil Ketua DPR
KPK Tambahkan Fitur Pengaduan di JAGA.ID

BLBI adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadi krisis moneter 1998 di Indonesia.

Gugatan itu, kata Bonyamin akan diajukan maksimal akhir April 2021 dalam rangka mengimbangi langkah "April Mop" oleh KPK.

"Tadinya Kami berharap SP3 ini adalah bentuk 'April Mop' atau 'PRANK' dari KPK namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK," ucap Bonyamin.

Alasan MAKI mengajukan gugat Praperadilan tersebut, menurut Bonyamin, KPK mendalilkan SP3 dengan alasan dengan bebasnya Syafrudin Arsyad Temenggung menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadikan kehilangan Penyelenggara Negara.

Hal ini, sambung Bonyamin, sungguh sangat tidak benar karena dalam Surat Dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung (SAT) dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro Jakti, sehingga meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat Penyelenggara Negara yaitu Dorojatun Koentjoro Jakti.

"Sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas surat dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018," lanjutnya.

Alasan berikutnya, putusan bebas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena NKRI menganut sistem hukum pidana Kontinental warisan Belanda yaitu tidak berlakunya sistem Jurisprodensi, artinya putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain.

Bonyamin menambahkan MAKI pada tahun 2008, pernah memenangkan Praperadilan atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama dugaan korupsi BLBI BDNI, dimana dalam putusan Praperadilan tahun 2008 tersebut berbunyi Pengembalian Kerugian Negara tidak menghapus pidana korupsi.

"Pertimbangan Hakim Praperadilan 2008 tersebut akan dijadikan dasar Praperadilan yang akan diajukan MAKI," terangnya.

KPK, menurut Bonyamin, semestinya tetap mengajukan tersangka SN dan ISN ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sintem in absentia (sidang tanpa hadirnya terdakwa) karena senyatanya selama ini SN dan ISN kabur dan KPK pernah menyematkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kedua tersangka tersebut.

"MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron," pungkasnya.


tags: #kpk #maki #bonyamin #blbi #sp3

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI