DPRD Desak Pemkab Kudus Cabut Perda Minimarket

KUASAKATACOM, Kudus -  Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah diminta mencabut Peraturan Daerah nomor 12/2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan. Pasalnya banyak minimarket di kota ini dan tak jarang ada pelanggaran sehingga perlindungan terhadap toko kecil terabaikan.

"Jika perda tersebut memang tidak bisa dilaksanakan dengan baik, sebaiknya dicabut saja," ungkap Anggota DPRD Kudus Muhtamat, Rabu (7/4).

Ia pun mengakui mendapatkan banyak masukan dari masyarakat terkait maraknya minimarket Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi yang bisa dilihat di lapangan.

BERITA TERKAIT:
DPRD Desak Pemkab Kudus Cabut Perda Minimarket

Sejumlah masyarakat, lanjut Muhtamat politisi Partai Nasdem, juga Sejumlamenyayangkan kemunculan toko modern tersebut, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak  usaha kecil dirugikan.

Lebih lanjut, ia menilai perda tersebut sebagai upaya pemerintah bersama DPRD untuk melindungi usaha kecil sehingga harusnya menjadi sesuatu yang mendasar terkait kebijakan kepentingan daerah.

Sementara Hendrik Marantek, Anggota DPRD Kudus lainnya menambahkan bahwa perda tersebut tidak perlu dicabut, melainkan fungsi pengawasannya yang harus dimaksimalkan.

Pelaksana tugas Bupati Kudus Hartopo mengungkapkan terkait Perda 12/2017 tersebut, memang sudah ditindaklanjuti. Hanya saja, ada surat dari Pemerintah Pusat yang berisi imbauan agar jangan sampai membatasi investasi di masa pandemi.

"Lebih detailnya silakan tanya langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), termasuk terkait aturan pendirian toko modern," ujarnya.

Dalam aturan tersebut, kata dia, ada aturan soal jarak dengan pasar tradisional atau lainnya. Sedangkan kehadiran Alfamidi juga ada pembatasan jumlah karena skala usahanya memang lebih besar dibandingkan Alfamart dan Indomaret.