Sejumlah buruh di Jateng saat gelar demo tolak UU Cipta Kerja, Selasa (4/5). [Foto: KuasaKatacom].

Sejumlah buruh di Jateng saat gelar demo tolak UU Cipta Kerja, Selasa (4/5). [Foto: KuasaKatacom].

Buruh di Jateng Gelar Demo Tolak UU Cipta Kerja, Sambil Bawa Pocong

Untuk melawan UU Cipta Kerja itu, para buruh membawa replika pocong lengkap dengan batu nisan bertuliskan UU Cipta Kerja.

Selasa, 04 Mei 2021 | 14:22 WIB - Ragam
Penulis: Holy . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Semarang - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah kembali menggelar aksi demo menolak UU Cipta Kerja di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Selasa (4/5). demo itu untuk mengawal Mahkamah Konstitusi yang hari ini menggelar sidang judicial review UU Cipta Kerja

Untuk melawan UU Cipta Kerja itu, para buruh membawa replika pocong lengkap dengan batu nisan bertuliskan UU Cipta Kerja. Selain itu, pocong dan nisan yang dipasang di depan gerbang kantor gubernur, ditaburi bunga makam. 

Adapun demo itu digelar burug karena UU Cipta Kerja menhilangkan Job Security, Income Security, Social Security.

BERITA TERKAIT:
Buruh di Jateng Gelar Demo Tolak UU Cipta Kerja, Sambil Bawa Pocong
Terkait UU Cipta Kerja, Hendi Teruskan Aspirasi Buruh Lewat APEKSI
Direktur KJ Institute: Perlu Adanya Pengawasan dalam Persaingan Usaha Postelsiar
Menko Perekonomian Meyakini UU Cipta Kerja Mampu Balikkan Ekonomi yang Terpuruk
Pratikno Akui Ada Kekeliuran Teknis UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Fadjroel: UU Cipta Kerja untuk Seleruh Rakyat Indonesia
Massa Buruh Mulai Datangi Patung Kuda, Bersiap Demo Tolak UU Cipta Kerja

Sekretaris KSPI Jawa Tengah Aulia Hakim SH mengatakan Sebagaimana kenyataannya bahwa Omnibus Law (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sejak awal pembentukannya sudah bermasalah. Dua hal penting yang menjadi persoalan adalah terkait proses yang tidak memenuhi syarat pembentukan perundang-undangan dan materi isinya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

"Selain itu dalam pembahasannya juga terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan seolah “kejar setoran”. Sehingga setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan dilakukan penomoran, UU Cipta Kerja ini masih ditemukan pasal satu dengan pasal lainnya yang tidak nyambung. Dan ini adalah kesalahan fatal," kata Aulia.

Sedangkan untuk klaster ketenagakerjaan, kata dia, banyak yang mendegradasi UUK 13 tahun 2003. Keterjaminan pekerjaan, keterjaminan penghasilan dan perlindungan sosial (Job Security, Income Security, Social Security ) yang semestinya menjadi tanggung jawab Negara justru menjadi hilang. 

"Hal inilah yang menjadikan seluruh buruh di Indonesia sampai saat ini masih menolak dengan tegas adanya UU Cipta Kerja ini. Termasuk buruh di Jawa Tengah," tandas dia.


tags: #uu cipta kerja #buruh #semarang #jateng #demo

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI