Ilustrasi cairan sianida, Foto: Istimewa

Ilustrasi cairan sianida, Foto: Istimewa

Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Awasi Penjualan Sianida

Kemudahan akses mendapatkan sianida membuat potensi penyalahgunaan semakin besar.

Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB - Ragam
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah mengawasi produksi dan penjualan cairan sianida. Pasalnya produksi dan penjualan sianida saat ini dilakukan secara bebas.

"sianida ini termasuk bahan beracun dan berbahaya sehingga peredarannya harus diawasi secara ketat. Tapi faktanya sekarang di lapangan, sianida ini bebas diperjualbelikan. Bahkan di toko-toko online juga dijual dengan harga yang sangat murah," ungkapnya, Selasa (4/5).

Ia menambahkan, hal ini berangkat dari kasus takjil beracun di Bantul, Yogyakarta. Pelakunya, Nani Apriliani Nurjaman (25), diketahui mencampurkan sate dengan sianida.

BERITA TERKAIT:
Basarnas Yogyakarta Siagakan Personil di Wisata Pantai Selatan DIY
Selama Libur Lebaran, Obwis di Bantul Tetap Buka
Terus Bertambah, Klaster Tarawih di Bantul Jadi 26 Orang
Polisi Minta Pelaku Takjil Sianida Datang ke Bantul
Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Awasi Penjualan Sianida
Pelaku Takjil Sianida dan Tomy Ternyata Nikah Siri
Danlanal Temui Kru KRI Naggala-402 di Bantul

Lebih lanjut, ia mengingatkan kemudahan akses mendapatkan sianida membuat potensi penyalahgunaan semakin besar. Anggota DPR dari Fraksi PKS itu meminta pemerintah bergerak cepat mengawai produksi dan penjualan sianida. "Saya mendesak pemerintah untuk mengawasi peredaran sianida. Bahan berbahaya ini sudah banyak memakan korban, bahkan yang terbaru kasus takjil beracun di Bantul," tukasnya.

"Sebelum-sebelumnya juga kita dihebohkan dengan kasus kopi sianida. Pemerintah harus bekerja dengan cepat, karena besarnya potensi kerusakan yang disebabkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Netty menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-Dag/Per/10/2014, pengawasan pendistribusian bahan berbahaya merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya. Elite PKS itu meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga ikut terlibat.

"Terakhir, pengawasan sianida ini juga harus terintegrasi, baik dari sisi produksi hingga penggunaannya, harus ada datanya secara lengkap. Kita tak ingin produksi maupun penggunaannya bisa dilakukan dengan mudah tanpa tercatat," ujarnya.

"Kemenperin juga harus turut terlibat mengawasi dari sisi industrinya. Jangan sampai ketika ada kejadian baru kita heboh, tapi setelah kasusnya reda kita lupa memperbaiki sistem pengawasan terhadap bahan beracun dan berbahaya ini," pungkasnya.


tags: #bantul #sianida #komisi ix dpr ri

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI