Jelang Penataan Pejabat, Bupati Tiwi Lakukan Evaluasi Kinerja Pimpinan OPD

KUASAKATACOM, Purbalingga- Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah itu dilakukan karena dia melihat geliat pembangunan di tahun 2021 belum terasa. Evaluasi juga dilakukan menjelang penataan pejabat yang akan dilaksanakan pertengahan tahun ini.

“Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni artinya 6 bulan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya saya titip betul khususnya para pimpinan OPD yang memiliki kegiatan fisik di OPDnya masing-masing,” kata Bupati Tiwi pada acara halalbihalal dengan Pimpinan OPD di Pendopo Dipokusumo, Senin (17/5).

BERITA TERKAIT:
Masuk KEN 2024, Festival Gunung Slamet Diharapkan Mampu Pikat Wisatawan
Alasan Ganjar Rajin Kampanye di Jateng, Akui Ada Intimidasi 
Ngobrol Bareng Ganjar di Purbalingga Seru, Anak Muda: Pak Ganjar Bisa Jadi Teman Sekaligus Orangtua
Dapat Sambutan Luar Biasa di Purbalingga, Warga: Pak Ganjar Wonge Dewek
Kejari Purbalingga Sita Pom Mini, Diduga Dibeli Puskesmas untuk Palsukan Nota BBM

Disampaikan juga  Untuk mengisi banyaknya kekosongan jabatan, serta untuk  mempercepat geliat pembangunan di daerah pihaknya akan segera melakukan penataan pejabat. “Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti, meski sesuai dengan aturan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terlantik bisa melakukan penataan pejabat 6 bulan setelah pelantikan,” jelasnya.

Namun, pihaknya telah melakukan teleconference dengan Menteri Dalam Negeri bahwa itu tidak secara baku dan mutlak ketika para Bupati/Walikota yang ingin melakukan penataan lebih cepat karena mungkin banyak kekosongan, karena mungkin agar geliat pembangunan di pemerintahan ini bisa lebih terasa, maka Kemendagri ini akan memberi izin.
 
Ia menjelaskan, saat ini di lingkungan Pemkab Purbalingga ada sejumlah kekosongan jabatan kepala OPD. Diantaranya Kepala DPUPR, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinkominfo, Kepala DKPP, dan Direktur RSUD Goeteng Taroendibrata. Bahkan di akhir tahun 2021 diperkirakan ada 8 kekosongan belum termasuk jika Kepala Kesbangpol dan BPBD naik menjadi Eselon II.

“Kalau ini tidak kita isi dengan cepat maka ini akan menghambat jalannya pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Purbalingga. Saya ingin ke depan penataan ini harus berjalan, dan nantinya power kita akan semakin kuat, kalau kekosongan-kekosongan ini akan terisi maka dalam rangka memberikan pengabdian kepada masyarakat akan semakin maksimal,” terangnya.

Bupati Tiwi juga menuturkan geliat pembangunan di tahun 2021 belum begitu terasa. Oleh karenanya, Bupati ingin agar ada evaluasi terkait dengan sejauh mana program-program yang sudah diimplementasikan oleh masing-masing OPD.

“Saya minta agar segera diadakan Rakor POK (Pengendalian Operasional Kegiatan, red) dengan pimpinan-pimpinan OPD,” ujarnya.

Dalam kurun waktu satu minggu ke depan, bupati akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, program atau kegiatan yang belum dilakukan agar segera ditindaklanjuti.