Masa Pemulihan Ekonomi, Presiden Ingin Anggaran Tak Salah Sasaran

KUASAKATACOM, Jakarta- Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5/2021), Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar memantau ketat anggaran kementerian dan lembaga.

Presiden Jokowi secara tegas mengatakan tidak ingin serupiah pun anggaran salah sasaran, tidak hanya itu jika ada pejabat yang berani melakukan korupsi anggaran negara dirinya tak akan memberikan toleransi sedikit pun soal penyelewengan anggaran.

BERITA TERKAIT:
Revisi UU MK, Undang Perhatian Para Akademisi, Praktisi Hukum Hingga Aktivis
Sultan HB Benarkan Jokowi Minta Dijembatani Bertemu Megawati 
Sekjen PDIP: Kampanye Jokowi Buktikan Prabowo-Gibran Cermin Periode Ketiga Jokowi
Jokowi Resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor Hari Ini
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT KPK, Presiden Jokowi: Hormati Proses Hukum

"Dan pengawasan (BPKP) harus menjamin tidak ada serupiah pun salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan berikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran," kata Presiden Jokowi.

Presiden pun mengingatkan fungsi pengawasan BPKP adalah menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. Oleh itu BPKP harus bisa mengawasi kementerian dan lembaga untuk bertindak cepat melakukan pembangunan. "Yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, ini kadang banyak kita lupa, sekali lagi yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, yang ditunggu oleh rakyat itu manfaat setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah," bebernya.

Kemudian Presiden memaparkan pemulihan ekonomi di masa pandemi setelah, tahun 2020 laluekonomi terimbas karena pandemi. Di 2021 ini, Presiden berharap, menjadi tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. 

Jokowi menyatakan di kuartal pertama tahun 2021, ekonomi nasional sudah cukup baik bertumbuh meski masih minus di level 0,74%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua harus mencapai 7%.

Guna memulihkan perekonomian nasional, Jokowi mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp 700 triliun. Karena itu, Jokowi meminta BPKP harus membantu pemerintah melakukan orkestrasi anggaran pemerintah bisa terkelola dengan baik. "Seperti disampaikan pak ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul, terkelola dengan baik," tutupnya.