Jokowi Minta Menteri dan Kepala Daerah Beri Informasi Akurat ke APIP

KUASAKATACOM, Jakarta- Seluruh menteri, kepala lembaga serta daerah, diminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menutupi data yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Presiden Jokowi menyampaikan itu dalam pembukaan "Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021" di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021). "Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan daerah agar APIP dapat bekerja secara independen dan profesional, berikan akses dan informasi yang akurat jangan ada yang ditutup-tutupi," ucapnya.

BERITA TERKAIT:
Revisi UU MK, Undang Perhatian Para Akademisi, Praktisi Hukum Hingga Aktivis
Sultan HB Benarkan Jokowi Minta Dijembatani Bertemu Megawati 
Sekjen PDIP: Kampanye Jokowi Buktikan Prabowo-Gibran Cermin Periode Ketiga Jokowi
Jokowi Resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor Hari Ini
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT KPK, Presiden Jokowi: Hormati Proses Hukum

Bila kerja lambat, kata Jokowi, maka kerja dari APIP pun jadi terhambat. "Jangan karena kerja lambat verifikasi dari APIP jadi terhambat, banyak terjadi. Dampaknya program pemerintah juga terhambat dan terlambat," kata Presiden Jokowi.

Jajaran BPKP dan seluruh APIP, diingatkan Presiden Jokowi bahwa keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti. "Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah harus memahami hal ini, jangan menunggu bertindak setelah terjadi kejadian, setelah terjadi kesalahan," tandasnya.

Seluruh rekomendasi APIP, diminta Presiden Jokowi untuk diikuti oleh para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah. "Karena semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi, tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya," harapnya.

Dari tahun ke tahun, kata Jokowi masih ada kesalahan-kesalahan yang terus diulang karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP. "Saya tekankan kepada bapak, ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah agar menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum," tegasnya.

Presiden mengatakan tugas APIP adalah menjamin tercapai-nya tujuan pemerintah, tujuan program dan tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.

"Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, ini yang banyak kita lupa, yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, apa manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," kata Presiden menegaskan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

APIP merupakan unit organisasi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dengan cara melakukan audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

Rapat itu juga diikuti langsung Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP M Yusuf Ateh serta perwakilan 2.223 peserta rapat.