Hukum Seberat Beratnya Pembocor Data Pribadi

Di negara-negara Asia seperti Singapura, Vietnam, Hong Kong sudah memiliki UU PDP ini. Sementara Indonesia masih dalam pembahasan di DPR. 

Selasa, 08 Juni 2021 | 21:33 WIB - Ragam
Penulis: Arya Jkt . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Cristina Aryani menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang lambat dalam melindungi data pribadi warganya. Hingga kini Indonesia belum memiliki undang-Undang Perlindungan data pribadi (PDP). UU ini sudah berapa tahun mengendap di DPR dan kini mulai dibahas lagi. 

"Terlalu banyak kepentingan dalam UU PDP ini, sehingga terjadi tarik ulur antara pemerintah dengan DPR," kata Cristina dalam diskusi menyoal IUPDP di Media Center DPR, Selasa (8/6/2021).

Di negara-negara Asia seperti Singapura, Vietnam, Hong Kong sudah memiliki UU PDP ini. Sementara Indonesia masih dalam pembahasan di DPR. 

BERITA TERKAIT:
Hukum Seberat Beratnya Pembocor Data Pribadi
Pilpres 2024, Elite Demokrat Dorong Duet AHY-Airlangga
Hasil Survei Parameter Politik, Elektabilitas PDIP dan Gerindra Masih Tertinggi
Jelang Pilpres 2024, NasDem-Golkar Komunikasi Intens
Sore Ini, Presiden PKS Bertemu Ketum Golkar
PDIP Tak Masalahkan Reshuffle
Tak Hanya Atta-Aurel, Presiden Joko Widodo Juga Jadi Saksi Nikah Putri Ketua Fraksi Golkar MPR RI

Padahal UU PDP ini menurut Cristina sangat penting dalam melindungi data pribadi warga negara agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Apalagi, sekarang ini banyak kebocoran data pribadi dan dijualbelikan. Seperti kebocoran jutaan data pribadi pengguna BPJS dan terkahir terjadi di Jawa Timut dan Jawa Barat. 

Kasus pinjaman online dengan menggunakan identitas orang lain sudah kerap terjadi. "Tiba-tiba saja sesorang ditelepon ditagih hutang, padahal dia tidak merasa meminjam," katanya. 

Selama ini bila terjadi kejahatan pembocoran data pribadi hanya diselesaikan gugatan lewat pengadilan dengan hukuman ringan dan denda. 

Menurut Criatina perlu ada hukuman yang berat bagi pembocor apalagi yang memperjualbelikan data pribadi

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Orbital Kesejahteraan Rakyat, Poempida Hidayatulloh. Menurutnya, perlu ada hukumam seberat beratnya bagi pembocor dan penjualbeli data pribadi.

Bahkan menurut Pompida, pembocoran data pribadi itu sebuah pelanggaran konstitusional sehingga bisa dikatakan makar.

Menurut Pompida, data pribadi itu sebuah kekayaan (data is the new oil). Itu makanya data pribadi itu samgat penting dan dicari banyak orang untuk meningkatkan usahanya atau orang jahat untuk melakukan kejahatan. 


tags: #golkar #data pribadi #komisi i dpr ri #pembocor

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI