Ilustrasi. Foto: Istimewa.

Ilustrasi. Foto: Istimewa.

Harus Tahu! Ini Daftar Sembako yang Bakal Kena PPN 12 Persen

MK menegaskan bahwa penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU No. 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945.

Kamis, 10 Juni 2021 | 08:52 WIB - Ekonomi
Penulis: Fauzi . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - Dalam berkas rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan, terdapat rencana pengenaan pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.

Pemerintah menyiapkan tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN sembako ini. Pertama, diusulkan pemberlakuan tarif PPN umum sebesar 12 persen. Kedua, tarif PPN disesuaikan dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. 

Ketiga, tarif PPN final sebesar 1 persen. Untuk memudahkan pengusaha kecil dan menengah, tarif PPN final dinilai menjadi alternatif terbaik. Saat ini, batasan omzet pengusaha kena pajak adalah sebesar Rp4,8 miliar per tahun. Rencana pemerintah terkait pengenaan PPN terhadap sembako ini adalah yang pertama kalinya.

BERITA TERKAIT:
Zulhas Sebut Tak Adil Sembako Dipajaki
Harus Tahu! Ini Daftar Sembako yang Bakal Kena PPN 12 Persen
Paseduluran Ndas Mumet Brebes Bagikan Paket Sembako Bagi Kaum Duafa
May Day, Ganjar Sambangi Rusun Buruh dan Berbagi Sembako
Udinus Bagikan 500 Paket Sembako Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Sekitar Kampus
Rokok Ilegal di Kudus Diselipkan dalam Kiriman Sembako
DPRD Minta Pemerintah Kota Semarang Jaga Kestabilan Harga Sembako Saat Ramadhan

Sebagai informasi, dalam Pasal 4A ayat 2 huruf b UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah telah menetapkan 11 bahan pokok yang tidak dikenakan PPN.

Pasal tersebut menimbulkan perdebatan lantaran dianggap multitafsir yang dapat membuka peluang pengenaan PPN terhadap barang bahan pokok di luar 11 jenis barang yang disebutkan dalam penjelasan UU tersebut. Atas dasar itu, pada 2016 perwakilan konsumen dan pedagang komoditas pangan pasar tradisional meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi atas penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU No. 42/2009.

Kemudian, MK mengabulkan pemrhohonan itu pada 2017. MK menegaskan bahwa penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU No. 42/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Hasilnya, dalam putusan No.39/PUU-XIV/2016, MK menyatakan barang kebutuhan pokok adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Dengan demikian, barang kebutuhan pokok tidak terbatas pada 11 jenis saja.

11 bahan pokok yang bakal dikenakan PPN 12 persen adalah sebagai berikut: 1. Gabah 2. Beras 3. Jagung 4. Sagu 5. Kedelai 6. Garam 7. Daging 8. Telur 9. Susu, 10. Sayur-sayuran 11. Buah-buahan.


tags: #sembako #pajak #ppn

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI