Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar, Foto: Istimewa

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar, Foto: Istimewa

Terkait Sembako Bisa Kena Pajak, Gus AMI: Kaji Ulang

Daya beli masyarakat akan menurun.

Kamis, 10 Juni 2021 | 14:49 WIB - Ekonomi
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - Opsi pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikritik dari banyak pihak.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI meminta kebijakan itu ditinjau ulang. Menurutnya, pajak sembako berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat bawah.

"Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit," ungkap Gus AMI dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6).

BERITA TERKAIT:
46 Positif Corona, DPR WFH 75 Persen
Terkait Sembako Bisa Kena Pajak, Gus AMI: Kaji Ulang
Waketum PKB Usul Duet Gus AMI-AHY di Pilpres 2024
PKB Usul Gus AMI-Puan, Apa Kata PDIP?
Waisak, Gus AMI Ajak Masyarakat Perkokoh Persaudaraan
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Gus AMI: Lihatlah India, Tolong Jangan Memaksakan Diri
85 WNA Cina Masuk RI di Tengah Larangan Mudik, Gus AMI: Pemerintah Harus Lebih Peka

Menurut Ketua Umum PKB ini, jika sembako dikenai PPN, akan membebani masyarakat. Saat ini pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50 persen omzet dagang menurun. "Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN, tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut akan berlaku teori efek domino, yaitu daya beli masyarakat akan menurun, terutama pekerja/karyawan perusahaan, dan perekonomian makin sulit bangkit.

Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN nol persen terhadap barang impor kendaraan dan properti untuk menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali sehingga daya beli konsumen meningkat.

"Itu kan jadi bertentangan. Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN," tutupnya.


tags: #gus ami #ppn #pajak sembako

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI