Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) Boyamin Saiman.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) Boyamin Saiman.

MAKI akan Ajukan Uji Materi UU terkait Mangkirnya Ketua KPK Saat Dipanggil Komnas HAM

Uji materi ini dimaksudkan memberikan landasan dasar yang kuat kepada Firli Bahuri Ketua KPK dalam menolak panggilan Komnas HAM terkait TWK.

Kamis, 10 Juni 2021 | 16:32 WIB - Ragam
Penulis: Arya Jkt . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- Masyarakat Anti Korupsi indonesia (MAKI) akan ajukan uji materi UU no 39 tahun 1999 tentang HAM atas mangkirnya Ketua KPK Firli dari panggilan Komnas HAM dalam Kasus Tes Wawasan kebabgsaan ( TWK) pegawai KPK

Hal itu dikatakan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).

Sebagaimana diketahui, Firli Ketua KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM berkakaitan aduan dugaan pelanggaran HAM saat mengadakan TWK alih status pegawai KPK menjadi ASN. Alasan mangkir itu dituangkan dalam surat yang dikirim KPK kepada Komnas HAM berupa permintaan penjelasan jenis pelanggaran HAM dari TWK.

BERITA TERKAIT:
MAKI akan Ajukan Uji Materi UU terkait Mangkirnya Ketua KPK Saat Dipanggil Komnas HAM
Soal Rencana Pemberhentian 51 Pegawai KPK, MAKI Akan Ajukan Uji Materi UU KPK
Dewas KPK Perlu Dalami Pemberitaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK
MAKI Desak KPK Sita CCTV di rumah Azis
MAKI: Azis Syamsudin Wajib Berikan klarifikasi
KPK Persilahkan MAKI Melakukan Gugatan Praperadilan
MAKI akan Gugat KPK Terkait SP3 Tersangka BLBI

Alasan penolakan hadir panggilan Komnas HAM tersebut telah membuat polemik pro dan kontra sehingga MAKI akan berinisiatif mengajukan Uji Materi Undang Undang HAM dengan maksud menguji efektifitas Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya termasuk kewenangan memanggil seseorang untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya terkait aduan dugaan Pelanggaran HAM .

Menurut Boyamin, bahan materi uji materi pasal-pasal yang diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap UUD 1945: Dijelaskan, pada pasal 89 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi "Komnas HAM berwenang melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya "bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai" berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya".

Pasal 94 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM "Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM", bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya.

Kemudian, pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, "Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ini bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "berlaku terhadap semua WNI, instansi pemerintah dan badan hukum swasta kecuali terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dan atau Pimpinan KPK lainnya".

"Kami memahami panggilan Komnas HAM berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia secara pribadi atau dari instansi pemerintah atau lembaga swasta tanpa kecuali," kata Boyamin. 

Dengan begitu kata Boyamin, penolakan Firli Bahuri Ketua KPK atas panggilan Komnas HAM adalah bentuk imunitas atau kekebalan istimewa sehingga perlu diatur khusus dalam Undang Undang HAM. "Sekali lagi ini untuk memberikan hak istimewa kepada Firli Bahuri dari Panggilan Komnas HAM" katanya. 

Menurut Boyamin, uji materi ini dimaksudkan memberikan landasan dasar yang kuat kepada Firli Bahuri Ketua KPK dalam menolak panggilan Komnas HAM terkait TWK dengan alasan independensi KPK sehingga tidak bisa dipanggil Komnas HAM.

Jika uji materi ini dikabulkan maka memberikan hak dan landasan yang kuat kepada Firli Bahuri Ketua KPK untuk menolak panggilan Komnas HAM.

Jika uji materi ditolak maka semua orang termasuk Ketua KPK harus datang jika dipanggil Komnas HAM karena tidak ada manusia istimewa yang kebal dari proses di Komnas HAM.

"Uji materi ini diajukan secara serius, bukan bermaksud menyindir siapapun, bukan bermaksud memberikan hak istimewa kepada Firli Bahuri Ketua KPK," katanya. 

Namun jika uji materi ini dikabulkan maka menunjukkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK adalah orang istimewa sehingga perlu diberi kekebalan dari panggilan Komnas HAM, namun jika ditolak menunjukkan Firli Bahuri adalah WNI yang kedudukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana amanat pasal 27 UUD 1945.
 


tags: #maki #twk #komnas ham #kpk

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI