Foto istimewa.

Foto istimewa.

Pemerintah Berencana Naikkan PPN, PDIP akan Kritik dan Beri Argumentasi

Dalam kondisi resesi, negara justru sedang diuji 'daya berinya'.

Kamis, 10 Juni 2021 | 18:20 WIB - Politik
Penulis: Wisanggeni . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- PDI Perjuangan berjanji akan memberikan kritik dan argumentasinya saat rapat DPR dan pemerintah bila terjadi rapat mengenai PPN. Seperti diberitkan pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12%. 

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi XI DPR, dari PDIP Hendrawan Supratikno, Kamis (10/6/2021).

"Tentu nanti kita kritisi argumentasi dan kalkulasi yang diusulkan pemerintah. Sebagai bagian dari paket reformasi perpajakan, kenaikan PPN, apalagi bila menyasar produk-produk kebutuhan pokok masyarakat, akan memiliki efek detrimental. Daya beli akan turun, orang akan merasa menjadi lebih miskin," ucapnya.
 
Seperti diketahui, rencana kenaikan itu dituangkan pemerintah dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

BERITA TERKAIT:
Peringati Bulan Bung Karno, DPC PDIP Purbalingga Gelar Sejumlah Kegiatan
Pemerintah Berencana Naikkan PPN, PDIP akan Kritik dan Beri Argumentasi
Adi Prayitno: Daripada Mega Pro, Rumus Teh Botol Puan Lebih Realistis
Unhan Anugerahi Megawati Gelar Profesor Kehormatan, ini Kata PDIP
DPC PDIP Purbalingga Usulkan Puan Maharani Jadi Capres 2024
Unhan Akan Beri Gelar Profesor Kehormatan Megawati
PKS Tegaskan Masih Mesra dengan PDIP Kota Semarang

Dalam kondisi resesi seperti saat ini, menurut Hendrawan merupakan ujian bagi negara untuk menunjukkan daya beri kepada masyarakat. Harapannya, daya beri itu bisa mengerek daya beli masyarakat.

"Dalam kondisi resesi, negara justru sedang diuji 'daya berinya'. Daya beri negara akan menciptakan daya beli masyarakat. Itu sebabnya kita menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dan agresif. Tujuannya menciptakan kekuatan untuk melawan pelemahan ekonomi (counter-cyclical). Defisit APBN diperbesar, kran utang dibuka, dan BI ikut skema berbagi beban (burden sharing)," terangnya.

PPN, sebut Hendrawan adalah jenis pajak tidak langsung. Semua menanggung beban tanpa melihat tingkat pendapatan masyarakat. "PPh (pajak penghasilan) lebih bernuansa keadilan. Di negara-negara maju, pajak penghasilan progresif yang menjadi jangkar terpeliharanya negara kesejahteraan," bebernya.

PDIP, lanjut Hendrawan bakal menugaskan anggotanya yang kompeten untuk mengawal RUU KUP. "Nanti kami pasti menugaskan anggota-anggota dengan literasi tinggi untuk mengawal pembahasan RUU," tutupnya.


tags: #pdip #ruu #komisi xi dpr ri #ppn

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI