Ilustrasi pajak, Gambar: Istimewa

Ilustrasi pajak, Gambar: Istimewa

Pengamat Pendidikan: Sekolah Dikenai Pajak Langgar Konstitusi

Indra berharap pemerintah mempertimbangkan ulang.

Jumat, 11 Juni 2021 | 15:47 WIB - Didaktika
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - pendidikan akan dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan aturan yang tertuang dalam draf RUU Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji, menilai aturan itu melanggar konstitusi.

"Itu adalah sebuah tindakan yang melanggar konstitusi," ungkapnya, Jumat (11/6).

Ia menambahkan, dalam UUD 1945, sejatinya pemerintah harus membiayai pendidikan dasar bagi anak. Bukan malah memungut pajak dari pendidikan. "Tidak sesuai dengan UUD 1945 karena di pasal 31 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya," katanya.

BERITA TERKAIT:
Ganjar Minta Kemenkeu dan DPR Klarifikasi Soal PPN Sembako
Pengamat Pendidikan: Sekolah Dikenai Pajak Langgar Konstitusi
Harus Tahu! Ini Daftar Sembako yang Bakal Kena PPN 12 Persen
Catat, Per Hari Ini Diskon PPnBM Mobil Baru Hanya 50 Persen
Permudah Layanan Wajib Pajak, Bapenda Kota Semarang Siapkan Fitur E-Sumpah
KPK Kehilangan Truk Penyimpanan Barang Bukti Kasus Suap Pajak
Honda dan Toyota Dapat Diskon PPnBM Mobil Dibawah 2.500 CC

"Sekarang kalau pemerintah sudah berpikiran untuk memajakkan itu berarti kan nggak punya niat untuk membiayai karena kalau menarik pajak kan bukan membiayai tapi justru malah mendapat manfaat. Ini sudah bertolak belakang dari konstitusi jadi buat saya kalau sudah melanggar konstitusi ya ini parah," bebernya.

Lebih lanjut, ia menyebut dirinya dan semua instansi pendidikan menolak adanya pengenaan pajak dalam pendidikan. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan ulang.

"Semua instan pendidikan ya menolak semua, saya bicara nggak ada setuju, karena tadi yang pemerintah itu tugasnya membiayai tapi sekarang malah mau menarik uang," tuturnya.

Adapun jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa pendidikan yang Tidak Dikenai pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, dan bimbel.

Selain jasa pendidikan, jasa tenaga kerja dan jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri bakal dikenai PPN.


tags: #pajak #pendidikan #ppn

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI