Bupati Jepara Dian Kristiandi, Foto: Diskominfo Pemkab Jepara

Bupati Jepara Dian Kristiandi, Foto: Diskominfo Pemkab Jepara

Bupati Jepara Mengajak Perangi Korupsi

Korupsi harus kita perangi. Karena akan merugikan negara.

Minggu, 20 Juni 2021 | 17:09 WIB - Ragam
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jepara - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Jepara. Acara berlangsung di Gedung Shima Jepara sesuai protokol kesehatan (prokes) Covid-19, Jumat (18/6/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur III Korsup KPK Uding Juharudin dan Edi Suryanto, serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Asisten Komisioner pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Wilayah I Ignay Agung Endrawan. Turut mendampingi Bupati Jepara Dian Kristiandi, Sekda Edy Sujatmiko, dan Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif. Selain itu hadir juga Asisten I,II,III, Kepala Perangkat Daerah termasuk Kepala Badan dan Dinas, Kepala Dinas Vertikal, BUMN, serta BUMD.

Dalam sambutannya, Bupati Jepara Dian Kristiandi menyambut baik kedatangan Direktur Korsup III KPK beserta tim. Menurutnya, mereka akan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi pencegahan korupsi di Jepara. Andi sapaan akrab Dian Kristiandi berharap melalui rapat koordinasi pemberantasan korupsi dapat memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten (pemkab) Jepara dalam memerangi korupsi.

BERITA TERKAIT:
Terkait Korupsi Aa Umbara, KPK Panggil Hengki Kurniawan
Terpidana Korupsi OC Kaligis Gugat UU Pemasyarakatan ke MK karena Tak Dapat Remisi
DPM STIE BPD Jateng Ajak Generasi Milenial Lawan Korupsi
KPK Pelajari Vonis Lima Tahun Edhy Prabowo
Ketua KPK: Semangat Antikorupsi Dimulai dari Keluarga
Bupati Jepara Mengajak Perangi Korupsi
Kejari Pekalongan Usut Dugaan Korupsi Bantuan Corona Madrasah-Ponpes

"korupsi harus kita perangi. Karena akan merugikan negara," kata Andi.

Lanjut Andi, pencapaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK terhadap Kabupaten Jepara tahun 2021 sebesar 72,77 persen. Dari 35 kabupaten/kota Se-Jawa Tengah, Kabupaten Jepara menduduki peringkat ke-23. Prestasi tersebut harus ditingkatkan sebagai bentuk pemberantasan korupsi di Jepara.

Capain Kabupaten Jepara didasarkan pada tiga indikator. Mulai dari penertiban aset bermasalah dan percepatan sertifikasi aset, optimalisasi pendapatan pajak daerah, serta penertiban fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Dari data yang ada, aset tanah  pemkab Jepara mulai januari hingga mei 2021 sebanyak 1.574 bidang. Rinciannya aset yang belum bersertifikat 866, sedangkan yang sudah bersertifikat 708. Nominalnya mencapai Rp218.703.435.234. Untuk aset yang bermasalah meliputi  tanah Stadion Kamal Djunaidi, pertokoan Jobokuto, Gedung JTTC Rengging, dan tanah Stadion Gelora Bumi Kartini (SGBK). Total luas keseluruhan 125.071 meter dengan anggaran Rp19.949.507.695.

Realisasi pajak daerah Januari sampai Mei 2021 anggarannya mencapai Rp141.065.387.000, untuk realisasinya Rp57.216.546.913 atau baru 40,6 persen.

Untuk penertiban fasum dan fasos jumlah lokasi 6 titik 37 unit, anggarannya mencapai Rp81.224.514.100. Pemkab Jepara telah membuat terobosan inovasi pendapatan tahun 2021. Seperti fasilitasi wajib pajak air dan tanah dan pemasangan alat perekam data transaksi elektronik. Tidak hanya itu, aplikasi yg baru diluncurkan esppt.jepara.go.id serta SPPT PBBP2 secara elektronik juga bisa diakses.

Dengan MCP KPK, akan memberikan gambaran mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan Kabupaten Jepara. Andi menegaskan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan stake holders untuk melengkapi data yang dibutuhkan KPK. Sinergitas dan kerjasama harus ditingkatkan demi keberhasilan pembangunan di Jepara.  

"Kehadiran Korsupgah KPK lebih kepada melakukan pendidikan dan pencegahan. Kita harus siap jika KPK minta data untuk dievaluasi," tegas Andi.

Sementara itu, Direktur III Kosupgah KPK Uding Juharudin melaporkan dirinya banyak menerima laporan dari Jepara. Mulai dari penyuapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan aset. Pihaknya menuturkan jenis pelanggaran dana korupsi yang paling banyak adalah penyuapan. Bila diprosentase mencapai 66 persen laporan.

"Kami ke Jepara mengevaluasi dan mencegah korupsi, bukan menakut-nakuti," tuturnya.

Untuk persoalan aset daerah, dia meminta agar dilakukan dua langkah konkret, yakni pengamanan aset melalui pendataan dan sertifikasi serta pemanfaatannya dapat melalui kerja sama dengan pihak lain.

Uding Juharudin juga menyampaikan, melalui rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi dapat berjalan baik. Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi PAD, serta manajemen aset daerah.


tags: #korupsi #bupati jepara dian kristiandi

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI