Ketua DPR RI Puan Maharani, Foto: Istimewa

Ketua DPR RI Puan Maharani, Foto: Istimewa

DPR Rapat Paripurna, Pembahasan Dua RUU Ini Ditunda

DPR RI memiliki tugas menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan BPK RI.

Selasa, 22 Juni 2021 | 11:20 WIB - Ragam
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - DPR menggelar Rapat Paripurna masa sidang V tahun 2020-2021 di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (22/6) pukul 10.30 WIB. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Pian Maharani. Selain itu, terlihat juga hadir para wakil ketua Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel.

Sementara jumlah anggota yang hadir dalam rapat ini yakni 29 fisik, dan 265 virtual. Total ada 297 anggota yang hadir.

"Menurut catatan dari sekjen bahwa hari ini hadir 29 fisik 265 virtual dan beberapa izin, sehingga jumlah anggota yang hadir pada rapur ini 297 orang anggota sehingga quorum tercapai dan mengucapkan bismillah perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR ke 21 masa persidangan V tahun 2020-2021 hari Selasa 22 Juni 2021 kami nyatakan terbuka untuk umum," ungkap Puan.

BERITA TERKAIT:
Anggota DPR Kecam Perusahaan Ubah Status Pekerja Jadi Kontrak
Wapres Akan Pimpin Badan Khusus Kawal Otsus Papua
Ketua PAN: Saya Tak Mau Dengar Anggota DPR Tak Dapat ICU Lagi
Risiko Covid-19 Masih Tinggi, PPKM Darurat Bisa Diperpanjang 6 Minggu
Mahasiswanya Kritik Pejabat Negara, Unnes: Bukan Pernyataan Resmi Kami!
Andre Rosiade: Lebih Baik Ibas Hadir di Rapat Komisi VI
Apresiasi Program Vaksinasi Polri, Ketua Komisi III DPR RI: Tindak Tegas Mafia Penimbun Obat

Sesuai agenda Rapat Paripurna DPR hari ini, kata dia, akan ada empat hal yang dibahas. Pertama adalah penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 oleh BPK RI; Kedua adalah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 oleh BPK RI.

Ia menambahkan, DPR RI memiliki tugas menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan BPK RI. Hal itu sesuai Pasal 72 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014.

"DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK," lanjut Puan.

Kemudian agenda rapat yang ketiga adalah penetapan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Lalu dilanjutkan dengan penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI pada 17 Juni 2021, lanjut Puan, pimpinan Komisi VIII DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Pimpinan Komisi I DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

“Maka permintaan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk mendapat persetujuan perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut sampai dengan Masa Persidangan I,” pungkas perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.


tags: #dpr ri #rapat paripurna #puan maharani

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI