Ilustrasi Bansos. Foto: Istimewa.

Ilustrasi Bansos. Foto: Istimewa.

Antisipasi Perpanjangan PPKM, Solo Siapkan Skema Bansos

Solo telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat kebijakan yang diterapkan selama penanggulangan Covid-19.

Senin, 19 Juli 2021 | 09:54 WIB - Ragam
Penulis: Fauzi . Editor: Ririn

KUASAKATACOM, Solo - Adanya rencana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mulai menyiapkan langkah strategis. Di antaranya menyusun skema bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak kebijakan pemerintah.

Mantan Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan bahwa perpanjangan PPKM Darurat yang direncanakan pemerintah harus dibarengi dengan solusi pasti. Pasalnya, penerapan kebijakan ini bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya para pedagang kecil dan sejenisnya.

“Kondisi saat ini warga diminta di rumah saja dan tidak ada pemasukan. Padahal, kebutuhan harian, makan, gizi, obat-obatan dan lainnya mesti dipenuhi.” tuturnya.

BERITA TERKAIT:
Komisi VIII DPR RI Telusuri Rekening KPM Bansos Masih Nol
Penyaluran BST Kemensos di Solo Terkendala Meninggalnya Ratusan Penerima
8 Ribu Bansos PKH di Jember Belum Tersalurkan, Risma Marah
Terima Banyak Aduan Terkait Bansos, Risma: Berkasnya Sampai 1 Meter
Alhamdulillah, PKH untuk Warga Wonogiri Bisa Cair
Warga Terdampak Covid-19 di Pasarbatang Terima Bantuan Beras
Gegara Kritik Pemerintah, Kades Tijayan Klaten Kini Terkenal dan Diundang Jadi Pembicara Nasional

Menurut Rudy, pemerintah semestinya tak melarang pedangan untuk berjualan. “Keadaan sekarang seperti lockdown, kebutuhan warga harus dipenuhi. Pemerintah bisa meminta perusahaan untuk mengucurkan dana CSR (corporate social responsibility) ke warga terdampak. Kalau hanya mengandalkan APBD saja bisa jebol,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Pelaksana Harian Satgas Covid-19 Kota Surakarta Ahyani mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat kebijakan yang diterapkan selama penanggulangan Covid-19.

Di antaranya, pihaknya telah menyiapkan mekanisme bantuan sosial dari pemerintah pusat yang sudah mulai berjalan. Pemkot sebelumnya juga telah mengajukan Rp 50 miliar untuk alokasi ini.

“Ini sudah diajukan dalam kebijakan umum perubahan anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS) dalam sidang paripurna bersama DPRD Kota Surakarta beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Ahyani menyebut, anggaran Rp 50 miliar ini untuk penanganan dampak sosial ekonomi pandemi 2022. Selain itu, bantuan sosial bagi pelaku UMKM juga segera dikucurkan untuk menanggulangi dampak PPKM Darurat.

“Untuk jangka menengah, KUPA-PPAS dipersiapkan untuk 2022. Kami berkaca pada tahun lalu. Rp 50 miliar ini sebagai antisipasi, jangan sampai kedepan kita kekurangan anggaran untuk penanganan Covid-19. Soal bantuan UMKM, nanti disisir lagi datanya. Penerima ini yang belum menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat atau provinsi. bansos lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” tukasnya.


tags: #bansos #solo #skema #ppkm darurat

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI