Foto istimewa.

Foto istimewa.

Masa Tunggu Ibadah Haji Kini Mencapai 46 Tahun

Lamanya masa tunggu tersebut, membuat Menag mewanti-wanti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati, transparan, dan akuntabel dalam mengelola dana haji.

Selasa, 20 Juli 2021 | 19:30 WIB - Ragam
Penulis: Wisanggeni . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar dalam webinar, dikutip Selasa (20/7/2021), menyatakan saat ini masa tunggu terlama jemaah haji mencapai 46 tahun, dan rata-rata masa tunggu nasional 26 tahun.

"Kekhasan dari dana haji adalah masa tenor panjang, sepanjang masa tunggu. Ada yang menyetor dana haji, nanti puluhan tahun mendatang digunakan atau ketika membatalkan pendaftaran haji, masa tunggu terlama saat ini mencapai 46 tahun, rata-rata nasional 26 tahun," ucap Nizar membacakan sambutan Menteri Agama (Menag).

Lamanya masa tunggu tersebut, membuat Menag mewanti-wanti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati, transparan, dan akuntabel dalam mengelola dana haji. Mengingat saat ini dana haji di BPKH sudah mencapai Rp 144 triliun. "Jangan sampai dana haji hilang salah kelola seperti di beberapa perusahaan beberapa pengelola keuangan dana haji. Pengelola dana haji menjadi bagian dari ekosistem penyelenggaraan haji," sambungnya.

BERITA TERKAIT:
Masa Tunggu Ibadah Haji Kini Mencapai 46 Tahun
Hari Ini, Jokowi Resmikan RS Wisma Haji
Batal Berangkat Haji Tahun Ini, Jamaah Bisa Ambil Bipih
Posisi Bulan Masih Terbenam, Kemungkinan Idulfitri Kamis Lusa
Kemenag akan Gelar Isbat Awal Ramadan Pada 12 April 2021
DPD Apresiasi Wacana Borobudur sebagai Pusat Ibadah Umat Budha Dubia
Komisi VIII DPR RI, Kembali Gelar Rapat Kerja dengan Menag Terkait Haji 2021

Terkait imbal hasil investasi dana haji, dalam kesempatan itu Kemenag menyampaikan kritiknya kepada BPKH dimana hasil investasi pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH hanya 5,4%. Angka tersebut, sambung Nizar, masih sama dengan saat dana haji dikelola oleh Kemenag.

"Secara rata-rata di kisaran 5,4% per tahun jauh dari yang dijanjikan saat BPKH akan didirikan jauh dari yang dijanjikan ketika dilakukan fit and proper test oleh DPR dan ini sudah mulai jadi perhatian DPR dan BPKH jika hanya mendapatkan persentase nilai manfaatnya sama antara Kementerian Agama," bebernya.

Menurut Kemenag angka tersebut merugikan jemaah haji yang harus membiayai operasional lembaga baru yang ternyata imbal hasil investasinya sama saja.

"Kita semua paham biaya operasional BPKH diambilkan dari hasil investasi dana haji dan jumlahnya lumayan besar. Pada tahun 2020 saja biaya operasional BPKH mencapai Rp 291,4 miliar. Sekarang hasil investasi yang dinikmati jamaah menjadi lebih kecil dibandingkan jika dikelola oleh Kementerian Agama yang biaya operasionalnya ditanggung oleh negara," jelasnya.

Kemenag menyarankan rencana investasi di hotel, restoran dan transportasi di Arab Saudi dialihkan untuk berinvestasi di dalam negeri. Nizar mengatakan hal itu menjadi bertolak belakang dengan target pemerintah yang tengah berupaya mengajak investor asing ke dalam negeri.

"Kenapa tidak berpikir untuk investasi di dalam negeri jangan sampai kontraproduktif ketika pemerintah berupaya mengajak investor luar masuk ke Indonesia malah kita menggunakan dana haji bertaruh investasi di Arab Saudi," ungkapnya.

Kemenag juga menyoroti strategi BPKH menaikkan investasi dengan memperbanyak jumlah pendaftar, menurutnya telah berdampak pada lembaga keuangan negara yang semakin agresif memberi talangan dana haji. Bahkan menambah jumlah antrean dan masa tunggu jemaah haji.

"Semakin lama, saya memandang biarkan pendaftaran jemaah berjalan secara natural tidak perlu diintervensi dan jika ingin hasil investasi yang lebih besar carilah instrumen investasi lain yang lebih menguntungkan dibandingkan cukup dan deposito," imbuhpnya.

"Saya mengajak kepada seluruh ahli keuangan untuk berpikir jernih dan jujur untuk mencari jalan keluar dalam dari keadaan ini jangan sampai kita nanti dituntut oleh jemaah haji karena membiarkan kondisi seperti ini," pungkasnya.
 


tags: #menteri agama yaqut cholil quomas #ibadah haji #kemenag #bpkh

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI