Ilustrasi KPU, Gambar: Istimewa

Ilustrasi KPU, Gambar: Istimewa

18 dari 24 Pegawai KPK Tak Lolos TWK akan Ikut Diklat Bela Negara di Unhan

Diklat ini dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK.

Rabu, 21 Juli 2021 | 09:23 WIB - Ragam
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - Sebanyak 18 dari 24 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mengikuti diklat bela negara sebagai syarat menjadi ASN. Diklat akan digelar di Universitas Pertahanan (Unhan).

"Sebagai tindak lanjut proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN," ungkap Sekjen KPK Cahya H Harefa, Rabu (21/7).

"Diklat akan digelar di Universitas Pertahanan RI Sentul, Bogor mulai tanggal 22 Juli hingga 30 Agustus 2021," sambungnya.

BERITA TERKAIT:
Terkait Korupsi Aa Umbara, KPK Panggil Hengki Kurniawan
Firli Resmi Buka Diklat Bela Negara 18 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Ombudsman Minta KPK Segera Lantik 75 Pegawainya yang Tak Lolos TWK
18 dari 24 Pegawai KPK Tak Lolos TWK akan Ikut Diklat Bela Negara di Unhan
KPK Pelajari Vonis Lima Tahun Edhy Prabowo
Intimidasi Seorang Saksi, Dua Penyidik KPK Disanksi Dewas KPK
Firli: KPK Perlu Keterangan Anies di Kasus Lahan DKI

Cahya mengatakan KPK telah memberi kesempatan pada 24 pegawainya untuk mengikuti diklat ini. Namun, hanya ada 18 orang yang setuju untuk ikut diklat yang dimulai besok. "Dari 24 pegawai yang diberi kesempatan untuk mengikuti diklat, tercatat 18 orang telah bersedia dengan menandatangani formulir kesediaan untuk mengikuti diklat tersebut," katanya.

Dua dari 18 pegawai itu, kata dia, masih menjalani isolasi mandiri karena positif corona. Kedua pegawai tersebut akan mengikuti diklat secara daring. "Dari 18 pegawai yang bersedia, 16 orang akan mengikutinya secara langsung, sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri Covid-19 akan mengikutinya secara daring," ujarnya.

Materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung. Studi dasar mencakup wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar negara), Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Studi inti, lanjut dia, berisi materi untuk mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Selanjutnya, studi pendukung terdiri dari pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal (KPK), serta bimbingan dan pengasuhan.

"KPK berharap melalui diklat ini dapat menciptakan dan menumbuhkembangkan kesadaran bela negara serta wawasan kebangsaan bagi Insan KPK dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK alih status menjadi ASN direncanakan pada 20 Juli mendatang. Diklat bela negara ini akan diikuti juga oleh 24 pegawai KPK yang tidak lulus TWK tapi masih bisa dibina.

"Adapun pendidikan lainnya adalah pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS), tapi masih diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 24 pegawai KPK sebelum dilantik dan diangkat sumpah sebagai ASN," kata Firli dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (14/7).

"Adapun rencana pelaksanaan pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan masih direncanakan tanggal 20 Juli 2021," sambungnya.

Firli menerangkan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mengatur pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan itu, mulai lokasi hingga materinya. KPK pun, kata Firli, telah melakukan tanda tangan perjanjian kerja sama dengan Kemhan perihal ini.

"Untuk itu, KPK bekerja sama dengan Kemhan RI untuk penyelenggaraan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan. Selanjutnya, untuk pegawai yang akan mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan dengan bekerja sama dengan Kemhan RI, kami sudah melakukan tanda tangan PKS dengan Kemhan RI. Sekjen KPK bekerja sama dengan Sekjen Kemhan RI. Program, tempat, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan oleh Kemhan RI," pungkasnya.


tags: #kpk #diklat bela negara #asn

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI