Agustina Wilujeng: Konstitusi Sudah Lengkap untuk Landasan Pendidikan Nasional

KUASAKATACOM, SEMARANG - Pendidikan nasional sebagai tugas bangsa dan negara tidak akan pernah berhenti memperbarui dan mengikuti perkembangan tuntutan zaman. "Sampai kapanpun pendidikan mengikuti zaman, pemikiran pendidikan tidak mungkin meninggalkan sumbernya, yakni UUD 1945," tegas anggota MPR RI dari FPDIP Agustina Wilujeng Pramestuti, SS MM.

UUD 1945 sebagai konstitusi sudah lengkap untuk landasan pendidikan nasional dan sumber dari setiap ide, gagasan, pemikiran dan konten pendidikan dalam setiap zaman.

BERITA TERKAIT:
Agustina Wilujeng: Nilai Pancasila Harus Diviralkan di Media Sosial untuk Panduan Generasi Milenial
Agustina Wilujeng Minta generasi Muda Menjadi Produksi Informasi Kebangsaan Berbasis Sejarah
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI 'Ekonomi Pancasila Menjadi Solusi di Masa Pandemi'
Agustina Wilujeng: Gotong Royong Kebhinnekaan Bentengi Warga saat Pandemi
Agustina Wilujeng: Konstitusi Sudah Lengkap untuk Landasan Pendidikan Nasional

Agustina menegaskan hal itu saat menyampaikan Sosialisasi 4 Pilar di BLK Mahardhika Satria Nugraha, Bergas, Kabupaten Semarang, Senin (26/7). Sosialisasi yang diikuti siswa-siswi peserta pelatihan BLK itu juga menghadirkan narasumber Valentina DK, SKom MPd (Ketua Yayasan Mahardhika Satria Nugraha), Djoko Riyanto SE (anggota DPRD Kota Semarang), dan Gunawan Permadi (Pemred Suara Merdeka).

Menurut Agustina, pendidikan memang harus bersifat dinamis dan progresif dengan tetap berakar kuat pada tradisi dan ideologi bangsa. "Melalui pendidikan, pengetahuan dan pencapaian bangsa berlanjut dari generasi ke generasi. Namun, pendidikan tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan tetapi juga sikap, karakter, dan visi kebangsaan," ujarnya.

Tak Perlu Kontroversi

Dalam kerangka itu, UUD 1945 sebagai salah pilar kebangsaan sudah sangat lengkap menjadi landasan pendidikan. Bangunan dan isi dari pendidikan bisa saja dimodifikasi dan disesuaikan dengan tuntutan zaman namun pasti tidak akan bisa terlepas atau dilepaskan dari landasan atau fondasi, yakni UUD 1945.

"Jika pengertian dan pemahaman itu sudah sangat dijiwai, sesungguhnya tidak perlu lagi muncul perdebatan dan kontroversi mengenai isi dan metode pendidikan nasional. Sebab, semua sudah jelas dengan merujuk dan dikembalikan pada konstitusi," papar Agustina, yang juga kandidat doktor Antropologi FIB Undip itu.

Regulasi dan ketentuan di bawah UUD 1945 ibarat batang, cabang, dan ranting pohon yang tidak terlepas dari akar konstitusi. Batang, cabang, dan ranting pohon tidak akan berbuah apabila tidak berakar. Demikian pula dengan pendidikan nasional, membutuhkan akar konstitusi agar pohon pendidikan mampu berbuah subur menghasilkan generasi-generasi yang menjiwai semangat besar kebangsaan.

Djoko Riyanto menambahkan, 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah sokoguru yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan.

"Semua itu bermuara pada nasionalisme. Suatu bangsa akan hilang apabila pendidikan tidak senantiasa diisi nasionalisme. Di sinilah, 4 pilar kebangsaan merupakan kunci," kata dia.

Sedangkan, Valentina DK menegaskan urgensi penguatan pemahaman 4 pilar kebangsaan bagi kalangan pendidik, mulai dari tingkat PAUD hingga pendidikan tinggi.

"Tenaga pendidik tidak hanya butuh pembekalan, tetapi juga sertifikasi kebangsaan. Jika pendidik benar-benar menyelami 4 pilar, generasi yang dididik tentu tumbuh sebagai generasi Indonesia yang kuat dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat," ujarnya.