Guna Bantu Warga, Pemprov Jateng Perintahkan Kades Maksimalkan Dana Desa
Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS.
Jumat, 06 Agustus 2021 | 12:59 WIB - Ragam
Penulis:
. Editor: Wis
KUASAKATACOM, Semarang- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerintahkan para kepala desa (kades) memaksimalkan BLT dana desa (DD), guna membantu warga kurang mampu. Hal itu untuk memfasilitasi mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Kementrian Sosial, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai).
Kepala Dispermadesdukcapil Jawa Tengah Sugeng Riyanto menyebut, penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah diatur oleh pemerintah. Mereka yang tak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak mendapat bantuan yang bersumber dari dana desa.
BERITA TERKAIT:
Tahun 2024, Target Penerimaan Zakat ASN Pemprov Jateng Capai Rp100 Miliar
Sejak 2021-2023 Pemprov Jateng Telah Bangun Rp1,7 Unit Rumah untuk Warga Kurang Mampu
Sumarno: Pemprov Jateng Dorong Peningkatan Cakupan Kepersertaan Jamsostek Untuk Pekerja Rentan
Nana Sudjana Nilai Pemilu di Jateng Kondusif, Partisipasi Pemilih Capai 82,5 Persen
Cegah Abrasi di Pantura, Pemprov Jateng Ajak Masyarakat Tanam Pohon
"Penggunaan BLT DD itu pasti (sudah diatur), diperuntukkan bagi mereka yang belum termasuk DTKS. BLT DD itu penyapu ranjau bagi yang belum dapatkan bantuan. Bertambah setiap bulan tidak apa-apa, yang penting ada musyawarah desa khusus (Musdesus)," ujar Sugeng, Jumat (6/8/2021).
Ia menjelaskan, sesuai peraturan dari Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan besaran BLT DD disesuaikan dengan dana desa yang diperoleh. Untuk desa yang mendapat DD kurang lebih Rp 800 juta, maksimal 25 persen diperuntukkan BLT DD. Desa dengan DD Rp 800 juta - Rp 1,2 miliar, harus alokasikan 30 persen, terakhir desa yang mendapatkan DD di atas Rp 1,2 miliar harus alokasikan 30 persen untuk BLT DD.
"Yang tercatat pada kami, tahap pertama itu sudah salur 99,99 persen, kurang satu desa di Pekalongan. Tahap kedua salur 54,25 persen tahap ketiga saat ini salur 1,62 persen itu yang dari BLT DD," ungkapnya.
Terkait banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Sugeng enggan berkomentar lebih jauh. Ini karena, beberapa komponen bansos berasal dari kementrian sosial.
Ditambahkan, untuk penyerapan dana desa, hingga akhir Juli 2021 realisasinya mencapai 60 persen. Sementara untuk penanganan Covid-19 dari dana desa sudah mencapai 93 persen.
***tags: #pemprov jateng #dana desa #kepala desa #blt dd
Email: [email protected]
KOMENTAR
BACA JUGA
TERKINI
99 Napi Nasrani di Lapas Semarang Ikuti Ibadah Paskah
29 Maret 2024
Pria Asal Banyumas Ditemukan Tewas di Kamar Kos Bergas Semarang
29 Maret 2024
Puluhan Pelajar di Demak Diamankan Polisi karena Diduga Mau Perang Sarung
29 Maret 2024
Tersandung Kasus Korupsi Timah, Ini Peran Suami Sandra Dewi
29 Maret 2024
Kenapa Paskah Berkaitan dengan Telur? Ini Penjelasannya
29 Maret 2024
Tujuh Iklan Jadul Tema Puasa Ramadan, Bikin Nostalgia
29 Maret 2024
Daftar Harga Pangan di DIY Hari Ini Jumat 29 Maret 2024
29 Maret 2024
Harga Beras Masih Tinggi, Banjir di Demak Kudus Pengaruhi Pasokan
29 Maret 2024