Pansus Covid-19 DPRD Jateng akan Dorong Pemprov Jateng Serius Tangani Kasus Corona

KUASAKATACOM, Semarang– Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan mengatakan ada beberapa hal, yang mendasari pembentukan Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng, beberapa waktu lalu. 

Diantaranya sering terjadi perbedaan data kasus Covid-19 antara Pemprov Jateng, pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota yang berulangkali terjadi. Oleh itu Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng akan menelisik kasus itu, pasalnya ketidakberesan data akan membuat penanganan Covid-19 tak maksimal dan menyulitkan pemerintah membuat kebijakan yang tepat. 

BERITA TERKAIT:
Sebaran Vaksin di Jawa Tengah Timpang, DPRD Jateng Tagih Vaksinasi ke Pemprov
Pansus Covid-19 DPRD Jateng akan Dorong Pemprov Jateng Serius Tangani Kasus Corona

Baginda berharap perbedaan data tersebut tidak terjadi lagi. “Persoalan perbedaan data jangan sampai terjadi lagi. Data ini basis untuk pengambilan keputusan. Kalau data nggak beres, nggak bener, beda-beda akan sulit membuat kebijakan,” ujar anggota Komisi C DPRD Jateng ini, Kamis (26/8/2021).

Diantaranya, angka kasus harian dan mingguan Covid-19 di Jateng menjadi tertinggi di Indonesia pada pertengahan Agustus 2021. Selain itu, provinsi yang dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tersebut juga beberapa kali mencatatkan angka kematian akibat Covid-19 tertinggi nasional. 
 
"Kami mendorong adanya penanganan Covid-19 yang serius dari Pemprov Jateng. Jika saat ini kasus mulai menurun, bukan berarti persoalan Covid hilang. Apa yang terjadi di Jawa Barat bisa dijadikan pelajaran, disana kasus sempat melandai tapi sekarang tinggi lagi," kata politisi PDI Perjuangan tersebut. 

Pihaknya juga mencermati sejumlah penanganan yang sudah dilakukan. Diantaranya kasus melonjaknya Covid-19 di Kabupaten Kudus beberapa waktu lalu. 

"Kejadian di Kudus, ada kebijakan Kudus ditangani intensif, nakes dan satgas dikirim. Namun petugas yang dikirim saat pulang ke rumah banyak yang sakit dan menularkan Covid-19 ke keluarganya," paparnya. 

Hal lain yang disoroti adalah kebijakan isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan. Menurut dia, kebijakan tersebut rentan menimbulkan penularan antar daerah. 

"Persoalan vaksin Covid-19 juga jadi polemik. Kami melihat distribusinya tidak merata. Ada daerah yang tingkat vaksinasinya tinggi hingga mendekati herd immunity, ada yang masih rendah. Seharusnya kabupaten/kota mendapat hak yang sama untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," paparnya. 

Pemprov juga diminta melakukan penanganan Covid-19 bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dampak ekonomi, dan dampak sosial. Sebab, dampak penerapan PPKM cukup dirasakan masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dan berdampak bagu pendapatan mereka. 

"DPRD berharap penanganan Covid-19 di Jateng harus benar-benar firm. Baik kabupaten/kota maupun provinsi melakukan penanganan dengan konsep gotong royong, jangan sendiri-sendiri," ujarnya. 

Pansus Penanggulangan Covid-19 dibentuk dalam rapat paripurna DPRD Jateng secara virtual, Senin (16/8/2021). Rapat tersebut dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin.