Sebaran Vaksin di Jawa Tengah Timpang, DPRD Jateng Tagih Vaksinasi ke Pemprov

KUASAKATACOM, Semarang- Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng menyoroti tidak meratanya cakupan vaksinasi di Jateng. Hal tersebut dianggap menciderai rasa keadilan di masyarakat. 

Cakupan vaksinasi kabupaten/kota di Jawa Tengah, menurut Ketua Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Jateng Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan sangatlah timpang. 

BERITA TERKAIT:
Wakil Ketua DPRD Jateng Meninggal Diduga karena DBD, Jenazah akan Dimakamkan Hari Ini
Anak Muda Harus Terus Diberi Edukasi untuk Wujudkan Pemilu Berjalan Optimal
Masuk Tahun Politik, Pemprov dan DPRD Jateng Pastikan Pembahasan Raperda Tetap Jalan
Nana Sudjana Sampaikan Pesan Damai dan Kasih di Keuskupan Agung Semarang
Kendalikan Usaha Tambang, Nana Sudjana: Pemprov Jateng Siapkan Perda Pengelolaan Pertambangan Mineral

Baginda menyampaikan itu dalam dialog Prime Topic "Sinergi Menyelamatkan Rakyat dari Pandemi" yang digelar di lantai IV DPRD Jateng, Senin (30/8/2021).  

"vaksinasi di Jateng paling parah, antara kabupaten/kota berbeda, ada yang diatas 50 persen, ada yang vaksin kedua dibawah 10 persen. Provinsi mau ambil peran seperti apa?" ucapnya.

Dia mengkritisi, saat vaksinasi di Kota Semarang sudah tinggi, Pemprov justru membuka sentra vaksinasi di Gradhika Bhakti Praja, kantor Gubernuran. Seharusnya vaksinasi digelar di daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah seperti di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Grobogan. 

"Harusnya Pemprov hadir disana, carilah daerah yang vaksinasinya rendah. Jangan melakukan sesuatu yang gampang dilihat orang, gampang dicitrakan positif," tandasnya. 

Baginda memahami melakukan vaksinasi tidak bisa cepat karena vaksinnya masih diimpor. Namun vaksin merupakan hak semua warga. Dia mengkritisi masih banyak daerah yang tingkat vaksinasinya sangat rendah. 

"Kota Semarang, Solo diatas 50 persen, Salatiga hampir 50 persen, tapi ada kabupaten/kota dibawah 10 persen. Bahkan kabupaten/kota berusaha akses sendiri vaksin ke pusat, tidak melalui provinsi, bagi saya ini juga urusan wibawa pemprov," paparnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo yang juga menjadi narasumber mengatakan akan menindaklanjuti usulan membuka sentra vaksinasi di daerah lain. 

Menurutnya, Pemprov Jateng menargetkan herd immunity tercapai di akhir tahun 2021. Syaratnya, sebanyak 28.700.000 warga Jateng harus sudah divaksin. 

"Agar itu tercapai, setiap minggu kamu butuh 2,5 juta dosis vaksin. Kami sudah ajukan proposal ke Kemenkes, nyatanya tidak cukup, hanya dapat 500.000 – 600.000 dosis seminggu. Hanya minggu ini ada tambahan dosis hampir 1 juta," katanya. 

Dia menambahkan selama ini pemerintah pusat membagi langsung dosis vaksin ke kabupaten/kota. Ada 4 daerah yang tidak mendapatkan alokasi vaksin yaitu Cilacap, Kabupaten Magelang, Wonosobo, dan Kota Pekalongan.