Isu Presiden Tiga Periode Sudah Berkembang, PKS: Ide Amandemen Berbahaya!

PKS berharap amandemen UUD 1945 tidak dilakukan saat ini karena adu argumen bakal tidak maksimal.

Rabu, 01 September 2021 | 12:08 WIB - Politik
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - Ketum PAN Zulkilfi Hasan mengatakan amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan 23 tahun lalu perlu dievaluasi. Sementara menurut PKS, evaluasi dan amandemen sebenarnya bukan hal yang terlarang.

"Evaluasi harus selalu dilakukan. Amandemen juga bukan hal yang haram," ungkap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Rabu (1/9).

Namun, ia mengatakan amandemen menjadi berbahaya saat ini. Alasannya, ada isu presiden tiga periode yang telah berkembang saat ini. "Tapi dalam kondisi isu tiga periode sudah berkembang plus perimbangan koalisi dan oposisi yang jomplang, ide amandemen berbahaya," ujar Mardani.

BERITA TERKAIT:
PKS Buat Program Pemberdayaan UMKM Di 25 Kabupaten/Kota
Tepis Kekhawatiran Matahari Kembar, PKS: Insyaallah Jokowi Husnulkhatimah 2024
Prabowo Maju Pilpres 2024, PKS Buka Peluang Koalisi Lagi
PKS Tolak Usul Pilkada Geser 2025
Sambut Kelahiran Partai Buruh, PKS: Siap Kerja Sama, Bahkan Adu Kuat
PKS Sarankan Kader yang Mampu Poligami dengan Janda
PKS Puji Jokowi Izinkan Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK

Selain itu, ia mengingatkan saat ini semua pihak sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19. Dia berharap amandemen UUD 1945 tidak dilakukan saat ini karena adu argumen bakal tidak maksimal. "Plus di masa pandemi kita tidak bisa optimal mengadu hujah/argumen," tukasnya.

Sebelumnya, Ketum PAN Zulhas sebelumnya mengungkapkan sejumlah pembahasan kala diajak rapat koalisi oleh Presiden Jokowi. Salah satunya soal perlunya evaluasi terhadap amandemen UUD 1945.

"Satu mengenai pandemi Covid, dua mengenai ekonomi, ketiga mengenai hubungan pusat dan daerah," ungkapnya, Selasa (31/7).

"Ada beberapa bicara, 'Wah, kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati nggak ikut gubernur, gubernur nggak ikut macem-macem-lah ya'. Merasa KY lembaga paling tinggi, paling kuat, MA nggak. MA merasa paling kuasa, MK nggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," kata Zulhas.

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya evaluasi setelah 23 tahun berjalannya amandemen UUD 1945. Selain itu, Zulhas menyebut, demokrasi juga tak luput harus ikut dievaluasi.

"Jadi, setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana, perlu dievaluasi," pungkasnya.


tags: #pks #presiden tiga periode

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI