Pembentukan Perda Harus Harmonis dengan Peraturan UU Lainnya

Afif Nurhidayat berharap Rapat Koordinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Rabu, 15 September 2021 | 01:16 WIB - Ragam
Penulis: Holy . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Wonosobo - Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) sejatinya harus harmonis dengan peraturan perundang-undangan (UU) secara vertikal maupun horizontal, sekaligus selaras dengan kebijakan atau program nasional. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin menjelaskan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. 

"Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya," ujar Yuspahruddin saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, di Kabupaten Wonosobo, Selasa (14/9). 

BERITA TERKAIT:
DPRD Jateng Siap Kawal Pembentukan Perda Ponpes
Tindaklanjuti Perpres 82 Tahun 2021, Bupati Purbalingga Siapkan Perda Pesantren
Pembentukan Perda Harus Harmonis dengan Peraturan UU Lainnya
Parkir Sembarangan di Kudus, Ban Mobil Bakal Digembok
Gubernur Ganjar Apresiasi Adanya Sanksi Protokol Kesehatan di Banyumas
Raperda Ditetapkan, Perusda Purbalingga Ventura Dibubarkan

Dalam pembentukannya, kata dia, telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. 

Ia mengatakan sinergitas pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembentukan peraturan daerah. Termasuk perencanaan pembentukan Perda dalam PropemPerda agar peraturan daerah yang dilahirkan menjadi peraturan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menyejahterakan masyarakat. 

"Peraturan apapun yang akan kita buat itu harusnya harmonis dan pembentukannya wajib melibatkan Perancang Perundang-Undangan. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus bekerjasama dengan Perancang Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dalam setiap tahap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan empat alasan utama pembentukan peraturan perundang-undangan daerah perlu didasarkan pada  PropemPerda

Keempat alasan itu antara lain agar pembentukan Perda berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, Perda sinkron secara vertikal dan horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, pembentukan Perda terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dan agar produk peraturan perandang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. 

Sementara itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat berharap Rapat Koordinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif sehingga Pemerintah Daerah mampu menyajikan produk hukum yang optimal guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Wonosobo ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo, Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Wonosobo M Nurwahid beserta jajarannya. 

Ada juga Kepala Rutan Kelas IIB Wonosobo Yugo Indra W, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Henki Irawan, Kepala Bagian Program dan Humas Budhiarso Widhyarsono, Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan, serta Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Ahmad Shohib.


tags: #perda #wonosobo #kementerian hukum dan ham jateng

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI