Arsul Sani: Persoalan di Lapas Sudah Stadium Empat

Persoalan Lapas ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan revisi UU Pemasyarakatan, tapi penyelesaiannya harus dengan pendekatan sistemik yang berbasis teori sistem. 

Rabu, 15 September 2021 | 04:17 WIB - Ragam
Penulis: Arya Jkt . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menilai persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) sudah kronis. Kalau diibaratkan penyakit ini persoalannya sudah stadium empat. 

''Persoalannya tidak pernah selesai dan malah bertambah parah. Sudah kronis, ''kata Arsul Sani dalam diskusi legislasi 'Overkapasitas' Lapas, RUU Pemasyarakatan Dibutuhkan,'' di Media Center DPR, Selasa 14/9/2011).

Dalam diskusi bersama anggota Komisi III DPR RI F-PDIP, I Wayan Sudirta, SH, MH dan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Arsul Sani mengatakan problem akutnya dilapas itu overkapasitas.

BERITA TERKAIT:
Herman Herry: Semoga Benteng Dalam Menjaga Aspirasi Keadilan
Arsul Sani: Persoalan di Lapas Sudah Stadium Empat
Kasus Sumbangan Rp2 Triliun, Gus Jazil: Tidak Perlu Saling Menyalahkan
DPR Apresiasi Digitalisasi Polri
Komisi III: Alih Status Tak Boleh Singkirkan KPK
DPR Minta Masukan Dalam Pembahasan RUU Kejaksaan
Anggota Komisi III DPR RI Beri Dukungan Guru yang Dipecat Sekolah

''Bahkan ada Lapas kelas 2A yang dia pernah kunjungi over kapasitasnya nggak tanggung-tanggung 800%. Penghuninya tidur gantian dan itupun pakai gantungan,'' jelas politisi PPP ini. 

Wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah ini mengatakan, persoalan Lapas ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan revisi UU Pemasyarakatan, tapi penyelesaiannya harus dengan pendekatan sistemik yang berbasis teori sistem. 

Menurutnya ada tiga hal yang harus diberesi untuk menyelesaikan persoalan pemasyarakatan ini. Pertama aturannya atau regulasinya. Kedua struktur hukumnya dan ketiga budaya hukumnya. ''Kalau ketiganya sudah diberesi, Inshaa Allah persoalan di Lapas yang selama ini terjadi akan beres pula,'' katanya. 

Sementara itu menurut anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Wayan Sudirta, budaya hukum, struktur hukum, sanksi hukum di Indonesia yang menyebabkan semua ini terjadi sangat lemah. Tidak heran kalau terjadi overkapasitas dan kasus kasua lain yang terjadi dilapas. ''Menyelesaikan persoalan dilapas itu harus dari hilir hingga hulu. Persoalannya sudah parah,'' katanya. 

Salah satu penyebab persoalan lapas yang tidak kunjung selesai, lanjut Wayan Sudirta, karena hingga kini RUU Pemasyarakatan tidak kunjung disahkan. Padahal itu salah satu faktor untuk mengurai keruwetan di Lapas. 

Selain itu ada juga undang-undang narkotika yang menyumbang overkapasitasnya Lapas. Begitu juga dengan KUHP yang selalu menitikberatkan kepastian hukum dan hak asasi manusia. ''Padahal tujuan hukum Menurut Gustav Radbruch itukan ada 3, keadilan, kepastian hukum dan manfaat,'' katanya. 

Selain itu untuk mengurangi overkapasitas, Politisi PDIP itu juga minta supaya hukum adat dihidupkan. Sebab di dalam peradilan adat, sanksi penjara itu tidak ada. ''Kalau dihukum adat yang namanya azas manfaat itu sangat penting, kenyamanan sebagai muara putusan adat itu penting,'' katanya. 

Hukum adat hanya memberikan sanksi satu yaitu sanksi sosial. Kalau ada orang maling ayam, dikalungkan dilehernya saja ayam itu terus diarak keliling kampung. Setelah itu selesai. Tidak perlu dipenjara.  


tags: #komisi iii dpr #ppp #lembaga pemasyarakatan #asrul sani

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI