PKS Sebut Turunnya Kepuasan Kinerja Jokowi Jadi Lampu Kuning

KUASAKATACOM, Jakarta - PKS menyebut turunnya angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menjadi lampu kuning atau peringatan. Menurut PKS, hal itu menandakan ada yang salah.

"Ini lampu kuning. Sudah tujuh tahun Pak Jokowi memimpin negeri. Mestinya tiap tahun tingkat kepuasan publik meningkat," ungkap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Minggu (26/9).

BERITA TERKAIT:
Pemilu 2024, PKS Raih 102 Ribu Suara dan 6 Kursi DPRD Kota Semarang
Sore Ini, PKS Adakan Konpres Dukungan Politiknya
PKS Optimis Anies Baswedan akan Pilih Cawapres Terbaik
Bahaya! Kemunculan Kaesang Bisa Tumbangkan Kekuasaan PKS di Depok Selama 20 Tahun 
Anies Baswedan Kritik Pedas Era Jokowi Genjot Pembangunan Jalan Tol 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei soal kepuasan kinerja presiden. Hasilnya, terjadi penurunan kepuasan terhadap terhadap kinerja presiden.

Burhanuddin menerangkan tren kepuasan Jokowi sempat di atas 70 persen. Namun perlahan menurun ke 58 persen. survei terbaru Indikator pada 17-21 September 2021, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi 58,1 persen.

"Menurut saya, penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden sekarang di angka 58 persen meskipun tren penurunannya belum berhenti, kabar baiknya masih di atas 50 persen," katanya.

Sementara itu, Mardani menyebut beberapa indikator lain yang turun. Sehingga, perlu menjadi perhatian bersama. "Penurunan ini juga seiring dengan turunnya indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi. Ini, sekali lagi lampu kuning bagi kesehatan kita sebagai bangsa," katanya.

Penurunan kepuasan terhadap kinerja presiden terjadi dalam dua tahun di masa penanganan pandemi Covid. Sehingga, dia menilai pemerintah perlu melihat hasil survei ini untuk evaluasi kebijakan.

"(Berarti) ada yang perlu diperbaiki," pungkasnya.

Di sisi lain, Burhanuddin menjelaskan faktor yang menyebabkan tren kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi per September 2021 ini menurun di angka 58 persen. Burhanuddin mengatakan hal itu disebabkan imbas kebijakan PPKM yang berdampak ke sektor ekonomi.

"Penjelasannya adalah ada kaitannya dengan PPKM, PPKM ini dipersepsi positif dari sisi dimensi kesehatan, tapi dari sisi dimensi ekonomi, itu persepsi responsnya buruk. Jadi mungkin Presiden dalam konteks ini itu lebih menitikberatkan kesehatan karena bagaimanapun seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang kenegaraan 16 Agustus kemarin, hukum tertinggi dalam bernegara adalah menyelamatkan nyawa, meski efeknya memukul kepuasan publik terhadap Presiden," ujar Burhanuddin.

"Jadi PPKM punya dampak dari sisi ekonomi dan itu impact lanjutannya terhadap kepuasan kinerja Presiden," pungkasnya.