Soal Umroh, Pemerintah Harus Melakukan Lobi Tingkat Tinggi

KUASAKATACOM, Jakarta- Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nurwahid, minta pemerintah melobi kembali pemerintah Arab Saudi agar warga Indonesia diperbolehkan melaksanakan Umroh dan Haji tahun ini. 

''Lobi yang dilakukan harus lebih maksimal. Tidak cukup hanya melobi kedutaannya. Tapi harus menteri dengan menteri bahkan bila perlu Presiden Joko Widodo lobi Raja Arab Saudi, Raja Salman,'' kata Hidayat Nurwahid dalam diskusi soal "Haji, Umrah, Kenapa Indonesia Belum?" di Media Center DPR Kamis (30/9/2021).

BERITA TERKAIT:
Uhuy! Komeng Dipertimbangkan Jadi Wakil Ketua MPR
Waket MPR Lestari Moerdijat Ajak Kalangan Muda Kreatif Ciptakan Lapangan Kerja
Ahmad Basarah Tolak Keras Upaya Pembubaran Ponpes Gontor
Muncul Wacana Penghapusan Madrasah, Wakil Ketua MPR: Saya Menentang Keras!
PAN Tunjuk Yandri Sebagai Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli

Hadir sebagai narasumber lainnya adalah anggota Komisi IX Rahmad Handoyo (FPDIP) dan H.Firman M. Nur, MSc Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI.

Politisi PKS ini yakin kalau Presiden Joko Widodo yang melobi Raja Arab Saudi, warga Indonesia pasti diperbolehkan melaksanakan Umroh. Meski sudah ada keputusan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari empat negara yang belum diperbolehkan melakukan umroh. 

Tiga negara lain yang belum diijinkan masuk ke Arab Saudi melakukan Umroh adalah Turki, Mesir dan India. Padahal empat negara ini merupakan negara yang paling banyak mengirimkan jamaah umrohnya. 

Menurut Nurwahid kalau ukurannya terkat dengan Vaksinasi, maka yang sudah vaksin terbesar adalah Turki sebesar 53%, Indonesia baru sekitar 18%, itu lebih tinggi dari pada India yang hanya 16 %, semenara Mesir masih di bawah 10%.

Jadi kalau melihat kepada fakta ini, sesungguhnya pemerintah bisa menjadikan ini sebagai bagian dari diplomasi yang disampaikan ke pemerintah Arab Saudi. Sebab   Indonesia presentase vaksinasi sudah tinggi, jumlah yang terpapar dan kematian akibat Covid 19 juga sudah turun secara signifikan. 

''Mestinya fakta-fakta itu bisa jadi bahan untuk dikomunikasikan secara langsung dengan pemerintah Arab Saudi,'' katanya. 

Namun, menurut Hidayat Nurwahid, ada hal yang menjadi perhatian pihak Saudi Arabia sendiri kepada pihak Indonesia, dikatakan, beberapa hari yang lalu Luhut Binsar Pandjaitan membuat pernyataan publik bahwa Indonesia akan mempeketat kedatangan warga yang berasal dari Amerika serikat, Turki dan Saudi Arabia.

''Padahal Saudi Arabia dianggap penurunan kasus Covid rendah, tingkat terkena covidnya sudah rendah tapi oleh bapak Luhut Binsar Panjaitan disebutkan jadi bagian dari badan yang kedatangan warga dari Saudi Arabia akan harus dikenakan karantina secara langsung. Saya mendengar dari kedutaan besar Saudi Arabia, ini juga bagian dari yang dinilai oleh pihak Saudi Arabia,'' katanya. 

Mereka mengatakan pihaknya tidak ingin menambah beban masalah di Indonesia yang datang dari Saudi Arabia bukan hanya warga Negara Saudi Arabia, yang datang dari Saudi Arabia juga adalah jamaah umroh yang pergi ke Saudi Arabia dan pulang Indonesia.

''Kami tidak ingin menambah masalah, menambah beban bagi Indonesia kalau kedaangan dari Saudi Arabia dianggap sebagai bagian dari dikhawatirkan bila yang menyebarkan varian-varian yang kita semuanya tentu sangat harus mewaspadai itu,'' katanya. 

Sementara anggota Komisi IX Rahmad Handoyo mengatakan komisinya mendesak kepada pemerintah agar melakulan lobi tingkat tinggi. Haeua melibatkan.menteri kesehatan dan menteri luar negeri. Bukan dirjen yang melakukan lobi. ''Kalau belum nyambung juga maka kedua negera harua duduk beraama,'' katanya.