Komisi V: Proyek Kereta Cepat Tak Pakai APBN
Proyek kereta cepat murni investasi yang dilakukan melalui penanaman modal.
Selasa, 12 Oktober 2021 | 16:20 WIB - Ekonomi
Penulis:
. Editor: Fauzi
KUASAKATACOM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mempertanyakan proyek kereta cepat yang menggunakan dana APBN. Ibas menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu. Hal ini, menurutnya, penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.
"Fiskal negara tidak bisa terus-menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar-generasi," kata Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).
BERITA TERKAIT:
Masalah APBN, Utang dan Tax Ratio Rendah Jadi PR Presiden yang Akan Datang
KCIC Terapkan Tarif Fleksibel Mulai Februari, Kelas Ekonomi 150 Ribu Rupiah
Pengguna Kereta Cepat Whoosh Tembus 1 Juta Orang
Hindari Penipuan, Masyarakat Diimbau Beli Tiket Kereta Whoosh secara Resmi
Kunjungan Kerja ke Bandung, Wapres Maruf Amin Naik Whoosh
Ibas mengatakan pihaknya berharap Presiden Jokowi bisa meresmikan program prioritas pemerintah. Namun impian Indonesia menjadi negara maju, katanya, juga harus tetap disertai sikap mawas diri dan penuh perhitungan.
"Kita juga ingin Presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini. Namun, jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya, dalam pelaksanaannya, tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden 'pokoknya harus jadi'. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VI Lasarus menegaskan proyek kereta cepat tidak menggunakan dana APBN. "kereta cepat itu nggak pakai APBN. Kalau pakai APBN, kan mestinya di Kemenhub, nggak ada anggarannya di Kemenhub," ungkap Lasarus, Selasa (12/10).
Ia menambahkan, proyek kereta cepat murni investasi yang dilakukan melalui penanaman modal. "Dia polanya investasi, dia penyertaan modal pemerintah, dia bukan APBN. Itu sama dengan penanaman modal dalam negeri, jadi tidak ada anggarannya di Komisi V," katanya.
"Itu murni investasi, dia penyelesaian modal seperti misalnya kayak penyuntikan modal kepada Garuda, kepada Waskita, sama itu penyelesaian modal pemerintah," tutupnya.
***tags: #kereta cepat #apbn
Email: [email protected]
KOMENTAR
BACA JUGA
TERKINI
Pria Grobogan Ini harus Berlebaran di Penjara karena Edarkan Sabu
29 Maret 2024
Hanya Demi Konten, Dua Pemuda Jepara Ini Lempar Kucing ke Laut
29 Maret 2024
Empat Tempat Hiburan Malam di Semarang Disegel Satpol PP
29 Maret 2024
RD Minta Pemainnya Jaga Tren Positif Saat Lawan PSIS
29 Maret 2024
PT Pelni Cabang Semarang Kerahkan Enam Armada Kapal untuk Mudik Lebaran
29 Maret 2024
Rembang Perlu Kerja Keras Turunkan Angka Kemiskinan
29 Maret 2024
Polda Jateng Bagi-bagi Sembako dan Gelar Layanan Kesehatan di Magelang
29 Maret 2024
Membahayakan! Kapolres Pati Imbau Orangtua Tak Belikan Anak Sepeda Listrik
29 Maret 2024
Jelang Lengser, Jokowi Ingin Indonesia Kuasai 61 Persen Saham Freeeport
29 Maret 2024