Ikuti Seminar Kemenkumham RI, Lapas Semarang: untuk Indonesia Lebih Baik

Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Rabu, 13 Oktober 2021 | 00:45 WIB - Ragam
Penulis: Holy . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Semarang– Para pejabat di Lapas Kelas I Semarang mengikuti seminar nasional yang bertajuk “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, pada Selasa (12/10). Seminar nasional ini digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021. 

Kepala Lapas Semarang, Supriyanto menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Dengan harapan membangun Indonesia yang lebih baik.

"Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM," jelas Supriyanto.

BERITA TERKAIT:
Lindungi Kreatifitas Pelaku UMKM, Dirjen KI Minta Pemerintah Bersinergi
Ikuti Seminar Kemenkumham RI, Lapas Semarang: untuk Indonesia Lebih Baik
Kemenkumham Jateng Raih Penghargaan Terbaik Penyampaian Laporan Program AHU
Ratusan Arsip Fasilitatif Kemenkumham Jateng Dimusnahkan 
Mengaku Dimantra, Pria Ini Hajar Sesama Napi di Sel
Kakanwil Kemenkumham Jateng  Tinjau Blok Hunian Lapas Kelas IIB Brebes
WBP Lapas Semarang Deklarasikan Anti Halinar

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona H Laoly menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan.

"Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor," jelas Yasona.

Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, kata dia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Ia menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional. "Aturan kedaruratan dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat diaplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan. Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.


tags: #kemenkumham #lapas kelas i semarang

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI