Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kemenkumham Jateng Teken Perjanjian Kerjasama dengan Ombudsman

Kerjasama dengan ORI Perwakilan Jawa Tengah adalah hal yang mutlak dilakukan jajaran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rabu, 13 Oktober 2021 | 02:22 WIB - Ragam
Penulis: Holy . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah untuk bersinergi dalam Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas pelayanan publik.

Kolaborasi kedua instansi ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin dan Kepala ORI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, di Kantor Kanwil Kemenkumham Jateng, Selasa (12/10/2021).

“Dipilihnya ORI Perwakilan Jawa Tengah sebagai mitra kerja tak lepas dari peran Ombudsman sebagai quality assurance terhadap penilaian dan pengawasan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah,” kata Yuspahruddin.

BERITA TERKAIT:
Ini Harapan Kemenkumham Jateng Terkait Kyung Young Kong Ucapkan Janji Setia NKRI
Kemenkumham Jateng Teken Perjanjian Kerjasama dengan Ombudsman
Dianggap Lalai, Nahkoda Kapal Pengayoman IV Jadi Tersangka
Kemenkumham Jateng Jalin Kerjasama dengan Unwahas Semarang, Ini Isinya
Kemenkumham Jateng dan Unwahas Taken MoU
Kemenkumham Jateng: Koordinasi Lintas Sektor harus Terus Dilakukan
Kemenkumham Jateng Ajak Notaris dan Korporasi Jauhi Hal-Hal Terkait Terorisme

Ia menilai kerjasama dengan ORI Perwakilan Jawa Tengah adalah hal yang mutlak dilakukan jajaran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Perjanjian kerjasama dengan Ombudsman tentu keniscayaan yang harus kita lakukan. Bahwa di Jawa Tengah (lingkungan Kemenkumham) ini punya 71 Unit Pelaksana Teknis. Ada 62 unit Pemasyarakatan, kemudian ada 7 unit Keimigrasian, kemudian ada Badiklat dan ada BHP," jelasnya.

Dengan luasnya wilayah kerja ini, pihaknya memerlukan kolaborasi dengan Ombudsman untuk melakukan pengawasan. "Dengan Perjanjian Kerjasama ini kita bisa mengawasi, kita bisa mengontrol pelaksanaan pelayanan di seluruh Unit Pelaksana Teknis kita dengan sebaik-baiknya," pungkas dia.

Sementara Siti Farida mengatakan jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng selama ini telah menunjukkan semangat yang luar biasa untuk memberikan pelayanan prima. "Seluruh UPT di Kanwil Kemenkumham Jateng ini ada niatan yang sangat kuat untuk memberikan pelayanan yang baik. Ini bisa kami rasakan," beber Siti.

Dari kemudian pihaknya mencoba mengokohkan kerjasama ini dalam bentuk perjanjian kerjasama, meskipun sebenarnya kerjasama itu sudah terbangun cukup lama
“tapi dengan adanya momentum ini tentu akan lebih menguatkan dua instansi,” tandas dia.

Sementara itu, berdasar informasi dari Humas Kemenkumham Jateng, Perjanjian Kerjasama ini merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 Tahun 2018; Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 02 Juli 2018 tentang Peningkatan Kualitas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lebih rinci, perjanjian ini menjadi pedoman bagi Para Pihak dalam rangka membangun sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan Para Pihak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat bekerja sama untuk melakukan pengawasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melakukan pertukaran data dan/atau informasi guna mencegah terjadinya Maladministrasi dengan dilakukannya pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik serta mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi, workshop dan kegiatan lainnya guna peningkatan pelayanan publik pada Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Balai Harta Peninggalan dan Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia.


tags: #kemenkumham jawa tengah #ombudsman #pelayanan publik

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI