Ilustrasi korupsi, Gambar: Istimewa

Ilustrasi korupsi, Gambar: Istimewa

Kejari Tahan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Blora

Kasus jual beli kios di Pasar Induk Cepu ini ditangani Kejari Blora sejak Maret 2020.

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:50 WIB - Ragam
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Blora - Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora Jawa Tengah menahan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) Blora Sarmidi. Sarmidi ditahan karena korupsi jual beli kios Pasar Induk Cepu.

Kasus jual beli kios di Pasar Induk Cepu ini ditangani Kejari Blora sejak Maret 2020 silam. Kasus dugaan pungli jual beli kios ini diduga terjadi pada 2019. Diduga besaran uang yang ditarik dari pedagang Pasar Induk Cepu bervariasi, mulai dari Rp 30 juta, 60 juta, hingga Rp 75 juta.

"Hari ini kita lakukan penahanan tersangka S. Yang bersangkutan datang secara suka rela didampingi oleh penasihat hukumnya," ungkap Kasi Intel Kejari Blora Muhammad Adung, Selasa (12/10).

BERITA TERKAIT:
Kejari Tahan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Blora
Kejari Geledah Kantor Dindagkop Blora
Tiga Pejabat Blora Jadi tersangka Jual Beli Kios Pasar, Termasuk Kepala Dinas

Ia menjelaskan penahanan Sarmidi berlangsung selama 20 hari ke depan untuk proses selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Saat ini, kata dia, Sarmidi dititipkan ke Rutan Blora. Sedangkan sebelumnya, Sarmidi sempat absen saat akan ditahan minggu lalu karena sakit.

Minggu lalu, dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi jual beli kios Pasar Induk Cepu telah ditahan. Kedua tersangka itu yakni Kabid Pasar Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Blora Warso dan Mantan Kepala Pasar Cepu Muhammad Sofaat.

Pungutan jual beli kios pasar ini bermula dari rapat yang digelar di Pasar Induk Cepu. Dalam rapat itu disepakati penenuan harga kios atas perintas Kepala Dinas, dijalankan oleh Kabid dan dikoordinir oleh Kepala UPT Pasar Cepu. Tindakan dugaan korupsi ini dilakukan secara hierarki dari atas ke bawah.

Sebelumnya Kejari juga telah menyita uang sebesar Rp 865 juta diduga terkait pungutan liar ini.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis diantaranya Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 11 UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 3 UU RI no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.


tags: # kejari blora #korupsi #dinas perdagangan koperasi dan ukm

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI