Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1443 H Terbentuk, Ini Tugasnya

KUASAKATACOM, Jakarta - Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Perjalanan Ibadah Umrah tahun 1443 H telah dibentuk oleh Kementerian Agama. Pembentukan tim ini untuk percepatan persiapan penyelenggaraan ibadah Umrah dan Haji di masa pandemi.

Dierjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menerangkan bahwa Indonesia akan segera menghadapi kemungkinan dibukanya penyelenggaraan Umrah di masa pandemi. Bersamaan itu, kata dia, persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 1443 H juga harus dilakukan dan diperkirakan masih berlangsung dalam suasana pandemi.

BERITA TERKAIT:
Korban Penipuan Umrah di Yogyakarta Bertambah Jadi 112 Orang
Antar Timnas Indonesia U-19 Juara, Indra Sjafri akan Tunaikan Nazar Ibadah Umrah
Kemenag Imbau Jemaah Umrah Indonesia Tinggalkan Saudi
Kemenag Imbau Jemaah Laksanakan Umrah setelah Cukup Beristirahat
Marak Tawaran Haji Tanpa Antre, Ini Pesan Kemenag Agar Tidak Tertipu

“Jadi sebagai persiapan, Kementerian Agama membentuk tim ini,” tutur Latief, Rabu (13/10/2021).

Hilman menuturkan, tim beranggotakan 57 orang, terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Mereka berasal dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Luar Negeri.

“Tim ini bertugas merancang, menyiapkan, dan mengoordinasikan kebijakan dan rencana mitigasi krisis pada penyelenggaraan ibadah Haji dan perjalanan ibadah Umrah tahun 1443 H,” ujarnya.

Langkah ini, kata dia, merupakan bagian dari akselerasi persiapan agar pemerintah dapat memfasilitasi jemaah secara lebih baik dalam penyelenggaraan Umrah dan Haji di masa pandemi.” terangnya.

Hilman menambahkan, tim ini bekerja untuk melakukan analisa situasi, utamanya dalam konteks pandemi. Sebab, penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah tahun ini dilaksanakan dalam suasana pandemi.

Lebih lanjut, ia meminta jajarannya agar melakukan sejumlah upaya, yaitu: koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi, penyiapan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan jemaah Umrah, pembukaan akses data vaksinasi jemaah Umrah agar dapat dibaca oleh otoritas Saudi, dan penyiapan skema keberangkatan dan kepulangan jemaah Umrah.

Selain itu, hilman juga meminta jajarannya untuk mengkoordinasikan kebijakan teknis ibadah Umrah dengan kementerian/lembaga bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan maskapai penerbangan, serta pembahasan biaya referensi penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah di masa pandemi. 

“Perlu dibahas juga upaya penyiapan asrama Haji sebagai tempat karantina Umrah serta simulasi dan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan ibadah Umrah di masa pandemi.” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta jajarannya untuk segera merumuskan rencana perjalanan Haji (RPH), penyiapan petugas, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelunasan BPIH, penyiapan asuransi, penyiapan layanan Haji dalam negeri dan luar negeri, serta penyiapan Haji khusus.

“Saya berharap mitigasi penyelenggaraan Umrah di masa pandemi bisa segera dirumuskan. Persiapan penyelenggaraan ibadah Haji juga bisa mulai dilakukan.” tukasnya.