Logo PKS, Gambar: Istimewa

Logo PKS, Gambar: Istimewa

Tepis Kekhawatiran Matahari Kembar, PKS: Insyaallah Jokowi Husnulkhatimah 2024

PKS menilai Jokowi bisa menjadi guru bangsa setelah kepemimpinannya berakhir pada 2024.

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:10 WIB - Ragam
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan kekhawatiran matahari kembar atau pindah dukungan dari Presiden Jokowi kepada pemimpin baru jika Pemilu tidak diselenggarakan 15 Mei 2024 tidak beralasan. Mardani meyakini Presiden Jokowi husnulkhatimah 2024.

Mardani pun meminta Jokowi membiarkan kepemimpinan baru memimpin Indonesia pada 2024. Ia menilai Jokowi bisa menjadi guru bangsa setelah kepemimpinannya berakhir pada 2024.

"Biarkan kepemimpinan baru Indonesia melaksanakan tugasnya. Tidak perlu ada 'post-power syndrome'. Jadi guru bangsa aja," ucapnya, Kamis (14/10)

BERITA TERKAIT:
PKS Buat Program Pemberdayaan UMKM Di 25 Kabupaten/Kota
Tepis Kekhawatiran Matahari Kembar, PKS: Insyaallah Jokowi Husnulkhatimah 2024
Prabowo Maju Pilpres 2024, PKS Buka Peluang Koalisi Lagi
PKS Tolak Usul Pilkada Geser 2025
Sambut Kelahiran Partai Buruh, PKS: Siap Kerja Sama, Bahkan Adu Kuat
PKS Sarankan Kader yang Mampu Poligami dengan Janda
PKS Puji Jokowi Izinkan Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mendukung usulan pemerintah terkait jadwal pemilu serentak 15 Mei 2024. Guspardi mengatakan pemerintah mengusulkan pemilu digelar pada 15 Mei 2024 karena khawatir adanya gejolak politik apabila pilpres digelar di awal tahun, yaitu 21 Februari 2024, sesuai usulan KPU.

"Banyak hal yang disampaikan pemerintah, pertama adalah persoalan kalau seandainya di tanggal 21 Februari dilakukan pileg dan pilpres, utamanya pilpres, itu kan pasti akan menimbulkan gejolak politik, tidak terjadinya harmonisasi terhadap pemerintahan pusat," kata Guspardi dalam diskusi ini.

Ia menilai jika pilpres dilaksanakan pada 21 Februari, hasil pilpresnya langsung diketahui masyarakat. Sementara itu, Presiden Jokowi masih menjabat hingga Oktober 2024, sedangkan apabila presiden terpilih tidak didukung oleh pemerintah, diperkirakan akan timbul kegaduhan.

"Karena apa? Karena kalaulah seandainya ketika itu pemilihan presiden tidak berlanjut pada tahap berikutnya, tentu pada saat itu sudah diketahui siapa yang akan menjadi calon presiden, kalaulah itu terjadi, bagaimanapun, kita tidak bisa menafikan tentu ada dua matahari ketika itu, ada yang namanya presiden incumbent, yang namanya Pak Jokowi, yang beliau sudah menyatakan tidak akan maju lagi," kata Guspardi.

"Kemudian ada lagi hasil dari pada Pilpres 21 Februari, apalagi kalau seandainya orang yang maju itu tidak didukung oleh pihak pemerintah, tentu akan menimbulkan dinamika kegaduhan dan sebagaimana. Ini adalah sesuatu yang harus dicatat-diketahui oleh masyarakat," ungkapnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan selama ini pilpres dilaksanakan pada April. Tetapi, jika dilaksanakan pada Februari, ada rentang waktu yang panjang sehingga dinilai kurang elok. Selain itu, persoalan lain misalnya terkait masalah anggaran pemilu.

"Berkaitan dengan masalah finansial, masalah anggaran, di mana pada hari ini kita concern terhadap bagaimana melakukan pembenahan terhadap pandemi Covid-19 yang alhamdulillah pada saat ini sudah mulai membaik dan terhadap ekonomi kita yang sangat morat-marit, tentu kita berharap sebagaimana yang saya lansir selama ini, yang diajukan oleh KPU, anggarannya itu adalah Rp 87 triliun, 60 persen kegunaannya adalah untuk honor," pungkasnya.


tags: #pks #matahari kembar #jokowi

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI