Kurang DIkenal Masyarakat, Kepala Badan Bahasa: Kami Berupaya Perbaiki Citra Sekaligus Kinerja

KUASAKATACOM, Semarang- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (atau lebih dikenal dengan nama Badan Bahasa) telah diamati pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan tentang bahasa yang saat ini ada, yaitu UU 24/2009, PP 57/2014, Perpres nomor 63/2019, dan Permendikbudristek 28/2021, untuk melakukan pengembangan, pelindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia, serta meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. 

Di luar keempat mandat dan sekaligus amanat yang diberikan perundang-undangan tersebut, ada satu amanat lain yakni memfasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan, pelindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra daerah. Sebab, memang, pemerintah daerahlah yang memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra daerah. 

BERITA TERKAIT:
Program Revitalisasi Sekolah Hingga Sosialisasi Kebijakan Hiasi Hardiknas 2025 di Purbalingga
Kepala Badan Bahasa Ajak Pelajar di Purbalingga Terapkan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
Diplomat dan Duta Besar dari Berbagai Negara Ikuti Program Belajar Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia Kini Jadi Salah Satu Bahasa Resmi UNESCO 
Menurut Badan Bahasa Ini Kendala Pelestarian Aksara Daerah

Namun sampai dimana peran Badan Bahasa saat ini? Dalam rilisnya yang diterima KUASAKATACOM, Minggu (24/10/2021), mengungkapkan Badan Bahasa hingga saat ini telah banyak menelurkan hasil kerja seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), PUEBI, SPAI, UKBI (yang kini dalam bentuk tes adaptif), TBBI, glosarium, kamus istilah, puluhan ribu pemelajar BIPA di puluhan negara, ratusan bahan ajar literasi, hasil penelitian sastra, peta bahasa, ratusan kamus bahasa daerah, ratusan kegiatan pendampingan dalam proses penyidikan kasus-kasus kebahasaan, pendampingan penyusunan undang-undang, dan berbagai acuan kebahasaan dan kesastraan lainnya. 

Dimana sebagian besar produk kebahasaan dan kesastraan itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Meski begitu banyak manfaat yang diberikan Badan Bahasa namun keberadaannya banyak yang tidak merasakannya.

Oleh itu, Kepala Badan Bahasa Prof Dr E. Aminudin Aziz, pada acara Penghargaan Prasidatama 2021, yang diadakan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semarang, Sabtu (24/10/2021) mengaku bahwa Badan Bahasa dan UPT-nya kini tersebar di 30 provinsi serta telah banyak berbuat dan telah menghasilkan berbagai karya kebahasaan dan kesastraan. 

"Data-data statistik tentu saja bisa dijadikan rujukannya. Namun, cara kerja para pegawai di lingkungan Badan Bahasa mungkin terlalu banyak melalui strategi senyap, tidak banyak promosi atau publikasi, jarang berkoar-koar. Nah, karena caranya yang demikian, maka tidak mengherankan kalau kemudian banyak orang yang tidak tahu akan keberadaan Badan Bahasa," katanya.

Agar masyarakat makin merasakan adanya Badan Bahasa, maka Aminudin Azis berupaya untuk memperbaiki citra dan sekaligus kinerja Badan Bahasa. Ia mengatakan ada empat formula yang akan digunakan untuk itu semua.

Formula pertama yang akan pihaknya lakukan adalah dengan melakukan penataan program supaya benar-benar fokus. "Berbeda dengan keadaan sebelumnya, sejak tahun 2020 lalu, ketika saya diangkat menjadi Kepala Badan Bahasa, saya hanya fokus kepada tiga program prioritas, yaitu literasi, pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan BIPA. Pemokusan program ini semata-mata agar lebih mudah melakukan evaluasi pelaksanaannya," ucapnya.

Kalau berhasil, imbuhnya tentu ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas, maka akan lebih mudah untuk diperluas. "Pun demikian halnya kalau ada masalah yang mengarah kepada kegagalan. Agar tidak kemudian merembet, maka bisa dengan segera diperbaiki. Ke dalam masing-masing program prioritas itu akan mengait sub-subprogram yang satu sama lain saling mendukung. Saya tidak membiarkan progrma-program itu bagaikan hujan gerimis, ditebar ke mana-mana, tapi kecil sekali dampaknya, tidak kedengaran gaungnya. Untuk membangun citra dan sekaligus branding atau penjenamaan Badan Bahasa, maka membuat program yang berdampak luas dan bergema kuat menjadi sebuah keniscayaan," jelasnya.

Kemudian yang kedua dilakukan dengan melakukan perubahan pola implementasi program. "Sebagai kelanjutan dari butir pertama barusan, maka program yang kami lakukan betul-betul fokus menggarap sasaran dengan jumlah yang lebih terukur, fokus kepada sasaran yang memang potensial untuk bisa menularkan dampak pembinaan yang kami lakukan kepada pihak-pihak lainnya. Selain itu, kami juga menghilangkan pola pembinaan yang sifatnya hanya sekali pukul kemudian lari (alias hit and run). Dari pola pembinaan sekali jadi itu, kami ubah menjadi pola pembinaan melalui pendampingan yang berkesinambungan sampai kelihatan hasilnya. Asumsi saya adalah bahwa pembinaan bahasa harus melalui proses yang panjang dan telaten, bukan sekali tatap muka kemudian dibiarkan tanpa ada sentuhan lagi. Saya sangat percaya bahwa proses yang baik akan menghasilkan produk yang baik, sebab proses tidak akan membohongi atau mengelabui hasil," katanya.

Berikutnya Badan Bahasa akan melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai. "Saya tidak menyangkal bahwa terjadi generation gap atau ambang generasi atau angkatan di Badan Bahasa saat ini. Akibatnya, pewarisan praktik-praktik baik yang pernah terjadi sebelumnya tidak bisa dilakukan dengan serba mudah. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan kompetensi pegawai teknis khususnya, menjadi salah satu upaya kami untuk memperbaiki kinerja Badan Bahasa. Saya melihat ada bibit-bibit muda potensial yang siap berkembang dan memajukan Badan Bahasa," imbuhnya.

"Melalui penetapan program prioritas tadi, kami mengarahkan mereka untuk menggawangi bidang-bidang yang memang harus mereka ampu ke depan. Badan Bahasa harus memiliki kepakaran yang unik dan bisa menjadi rujukan siapapun yang akan berbicara tentang itu. Badan Bahasa bukanlah layaknya toko serba ada yang akan bisa menjajakan semua keahlian dalam urusan bahasa dan sastra. Bukan lagi saatnya lembaga seperti Badan Bahasa memiliki semua keahlian, sebab hal itu memang tidak mungkin. Yang perlu dilakukan adalah justru menjalin kemitraan dengan pusat-pusat atau individu-individu yang memiliki kepakaran agar bisa bersinergi satu sama lain. Oleh karena itu, strategi kami di Badan Bahasa berikutnya adalah Penguatan Kemitraan," harapnya.

Formula keempat yang digunakan, imbuh Aminudin dengan cara penguatan kemitraan. "Jalinan kemitraan yang kami kembangkan adalah dalam rangka penguatan program dan hasil-hasil yang diharapkan. Sebagaimana dinyatakan tadi, kemitraan ini adalah sebagai upaya untuk bersinergi, saling menguatkan. Kami tidak membatasi jenis kemitraan, sepanjang hal itu memang ada dalam kerangka kerja kami. Penguatan kemitraan dengan kementerian dan lembaga pemerintah dan swasta, komunitas pegiat bahasa dan sastra, serta individu akan terus menjadi perhatian kami. Hal ini kami lakukan karena kami ingin bekerja bersama-sama, bukan hanya sama-sama bekerja tetapi tidak pernah saling menengok pekerjaan masing-masing. Prinsipnya justru harus saling mengisi agar bejana yang kita miliki bisa segera penu, lalu kita bisa menuangkannya ke dalam cawan-cawan yang telah ditadahkan oleh warga masyarakat kita," ungkapnya.

Aminudin berharap keempat ikhtiar tersebut dilakukan agar pertanggungjawaban atau akuntabilitas publik lembaga kebahasaan yang dikenal dengan Badan Bahasa ini betul-betul terukur. "Kami menjadikan faktor kebermanfaatan lembaga ini bagi masyarakat sebagai parameter utama dari upaya menunjukkan akuntabilitas publik. Setelah ada dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka hal itu artinya lembaga ini memiliki marwah/martabat," katanya.