Diduga Bisnis Tes PCR, Luhut-Erick Dilaporkan ke KPK

KUASAKATACOM, Jakarta - Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir resmi dilaporkan ke KPK, Kamis (4/12) terkait dugaan bisnis tes PCR.

"Pertama kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir dan di tengah situasi keresahan masyarakat ada pandemi, situasi ekonomi belum pulih, kita ada dengar bisnis pejabat dalam PCR ini," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Kamis (4/11).

BERITA TERKAIT:
Wapres Gibran dan Luhut Binsar Pandjaitan Isi Materi di Retreat Kepala Daerah
Tanggapi Tagar 'Indonesia Gelap,'Luhut: Kau yang Gelap, Bukan RI
Elon Musk Tiba di Bali Minggu Pagi, Bahas Peluncuran Roket hingga Mangrove
Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda, Ini Penjelasan Menko Marves Luhut
Kereta Cepat Whoosh Resmi Dioperasikan, Luhut: Gratis hingga Pertengahan Oktober

Ia menambahkan, laporannya itu sudah diserahkan ke penjaga di lobi KPK. Dia mengatakan seharusnya laporan diserahkan ke humas, namun humas KPK tidak bisa ditemui.

Lebih lanjut, ia menerangkan pelaporan ini berangkat dari aturan tes PCR yang berubah-ubah dan tarif yang menjulang tinggi. Alif heran pemerintah tidak menentukan standar biaya PCR.

"Aturan PCR ini berubah-ubah, harga PCR ini berubah-ubah, kita tidak ngerti sebernarnya harga standar dari PCR ini berapa, agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara oleh pengimpornya oleh pelaku bisnisnya itu berapa agar kemudian kita tenang gitu," ungkapnya.

Tak hanya itu, ia yakin ada keuntungan yang didapat dari tes PCR ini. Alif juga menyebut tidak ada transparansi dari pemerintah perihal berapa uang yang masuk ke kas negara terkait biaya tes PCR.

"Kita tahu bahwa sebenarnya ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis itu berapa, ini masuk ke kas negara atau seperti apa, nah ini menjadi keresahan kami," tukasnya.

"Teman-teman di daerah kami, teman-teman perwakilan PRIMA di cabang di wilayah, anggota kami ini melapor ke kami ya sudah karena ada laporan dari teman-teman sudah kami ke KPK untuk setidaknya melaporkan ini agar kemudian tidak menjadi bola liar, tidak menjadi praduga di luar dan KPK mungkin bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa hal yang terjadi dalam bisnis PCR," pungkasnya.