Luhut Minta Mafia Pelabuhan Dipenjara

KUASAKATACOM, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK memenjarakan mafia-mafia di pelabuhan. Luhut melihat masih banyak praktik kecurangan terjadi di pelabuhan.

Hal itu dikatakan Luhut pada saat menghadiri webinar Stranas KPK 'Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan', Kamis (11/11). Luhut mengatakan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai birokrasi di pelabuhan belum sesuai dengan harapan.

BERITA TERKAIT:
Wapres Gibran dan Luhut Binsar Pandjaitan Isi Materi di Retreat Kepala Daerah
Tanggapi Tagar 'Indonesia Gelap,'Luhut: Kau yang Gelap, Bukan RI
Elon Musk Tiba di Bali Minggu Pagi, Bahas Peluncuran Roket hingga Mangrove
Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda, Ini Penjelasan Menko Marves Luhut
Kereta Cepat Whoosh Resmi Dioperasikan, Luhut: Gratis hingga Pertengahan Oktober

"Namun, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok. Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk me-monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," jelasnya.

"Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala, ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," tambahnya.

Luhut menyebut pengawasan pada setiap pelabuhan itu sangat diperlukan. Hal itu guna mewujudkan pelabuhan Indonesia yang hebat. "Pengawasan pada national logistic ecosystem tidak hanya diterapkan di Batam, tapi diimplementasikan pada 10 pelabuhan utama di Indonesia. itu akan membuat Indonesia menjadi hebat ke depan," tukasnya.

Selanjutnya, Luhut mengatakan pengiriman barang di Indonesia sebanyak 80 persen berasal dari negara lain. Sedangkan pelabuhan di Indonesia dinilai kurang efektif dan tentu menjadi salah satu kelemahan suatu negara.

"(Sebanyak) 80 persen merupakan cargo transhipment dari negara lain. Sebaliknya pelabuhan kurang produktif dan efisien dapat jadi kelemahan suatu negara," katanya.

"Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor tentunya mempertimbangkan biaya logistik dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dengan biaya logistik tinggi, berkuranglah minat pebisnis berinvestasi dan berkuranglah lapangan kerja dan daya beli masyarakat makin rendah," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan masalah tersebut dapat menjadi pangsa pasar negara lain. Dia menegaskan Indonesia tidak bisa selamanya seperti itu.

"Ini menyebabkan masyarakat negara tersebut hanya jadi pangsa pasar negara yang lebih kompetitif. Apa kita mau terus begitu? Saya kira tidak," pungkasnya.