Menkopolhukam Persilakan Publik Telusuri Dugaan Bisnis PCR Luhut dan Erick Thohir

KUASAKATACOM, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membenarkan Menko Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir mendirikan sebuah yayasan untuk membantu masyarakat dalam pengadaan obat dan alat tes Covid-19. Dalam hal ini. Kemenpolhukam menyebut yayasan tersebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang kegiatannya antara lain melakukan pengadaan PCR yang distribusinya ada yang berbayar dan ada yang digratiskan.

Pemerintah Dinilai Tak Bijak

BERITA TERKAIT:
Marak Pengibaran Bendera One Piece, Begini Tanggapan Menkopolhukam
Empat Juta Orang Indonesia Main Judi Online, Anak-anak sampai Orang Tua
164 Wartawan Terjangkit Judi Online, Menkopolhukam: Ini Rambah Semua Profesi
Berantas Judi Online, Satgas Ambil Tiga Langkah Operasi Hukum
Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, Diketuai Hadi Tjahjanto 

Zainal Arifin Mochtar selaku Ahli Hukum Tata Negara dari UGM,  mengatakan bahwa pemerintah tidak bijak membiarkan menteri terlibat dalam bisnis pengadaan PCR. Ia beralasan akan ada konflik kepentingan antara pejabat tersebut dengan bisnis tersebut.

"Tidak mungkin orang bisa dibenarkan ketika dia pejabat publik, lalu kebijakannya berimplikasi sama dengan yang dimiliki secara privat. Itu konflik kepentingan," jelas Zainal secara daring pada Sabtu (13/11/2021) malam.

Menurut Zainal, kondisi darurat yang disampaikan Mahfud MD juga tidak tepat jika dijadikan alasan bagi pejabat publik untuk terlibat dalam bisnis pengadaan PCR. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengakhiri praktik konflik kepentingan dalam bisnis PCR.

Ia merekomendasikan pemerintah sebaiknya menunjuk BUMN yang memiliki usaha sejenis untuk bisnis PCR ketimbang melalui pejabat atau orang perseorangan. Namun, dengan catatan tetap dilakukan audit dan pemantauan terhadap harga eceran PCR yang jelas. Sebab, ia masih menemukan harga PCR di lapangan masih di atas dari harga eceran terendah yang ditentukan pemerintah.

Masyarakat Dipersilakan Telusuri Dugaan bisnis PCR Luhut dan Erick Thohir

Mahfud menjelaskan bahwa pendirian yayasan tersebut untuk menjawab seruan Presiden RI Joko Widodo yang meminta semua pihak kreatif dalam penanganan Covid-19 yang tidak menentu pada awal 2020. "Saya tidak membela, kritik saja hitung uangnya berapa. Dari ratusan ribu PCR itu, ini hanya kebagian 2,5 persen itu berapa. Belum lagi yang diberikan ke masyarakat secara cuma-cuma," ujar Mahfud dalam diskusi "Menguji Konsistensi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap UUD 1945" secara daring pada Sabtu (13/11/2021) malam.

Oleh karena itu, Mekopolhukam mempersilakan masyarakat untuk bertanya ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Bea Cukai untuk mengecek kebenaran persoalan ini. Ia meyakini kebenaran tentang dugaan keterlibatan dua menteri ini dalam bisnis PCR ini nanti akan terungkap. Mahfud MD menekankan, pemerintah juga tidak antikritik dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun, Mahfud juga meminta masyarakat untuk tidak menuding pemerintah antikritik jika menjawab kritik tersebut.

"Di negara demokrasi itu menjawab kritik dan mengadu logika, adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silakan kritik, dan izinkan yang dikritik menjawab dan mengkritik balik," katanya.

Mahfud mengatakan pro-kontra terhadap penanganan Covid-19 sejak awal tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Menurutnya, sejumlah negara kewalahan, tampak panik dan gagap. Termasuk negara-negara yang dianggap mempunyai sistem kesehatan yang baik, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol.

***