DPR Berharap Haji dan Umroh Dapat Terlaksana pada 2022

KUASAKATACOM, Jakarta - Komisi VIII DPR-RI berharap pelaksanaan Haji dan umroh tahun 2022 bisa terlaksana dengan baik. Peristiwa tahun lalu jangan sampai terulang kembali yaitu sejumlah calon jamaah umroh dipulangkan karena setelah di tes PCR sebanyal 108 orang dinyatakan positip Covid 19.

''kuncinya sinkronisasi antara pemerintah kita khususnya kementerian kesehatan,  kementerian agama dan kementerian luar negeri dengan pemerintah Arab Saudi,  ''Kata anggota VIII dari FPKB,  Maman Imanulhaq dalam diskusi "Menanti Kepastian Pemberangkatan Jamaah Haji dan Umroh Indonesia", di Media Center DPR,  kamis (25/11/2021).

BERITA TERKAIT:
Kemenag Ajak Rohis Jadi Generasi Toleran dan Wakif Produktif
Lewat Program BMM–MADADA, Kemenag Salurkan Modal Usaha untuk 8.600 Mustahik
Kemenag Tegaskan Misi Dakwah Ekoteologi dan Kurikulum Cinta
Kemenag Dorong Pesantren Bangun Budaya Aman dan Sistem Deteksi Dini Kekerasan Seksual
Imam Masjid dan ASN Kemenag Diajak Jadi Teladan Umat

Seperti diketahui pemerintah Arab Saudi telah membuka bagi masyarakat Indoneaia yang akan melaksanakan Haji umroh. Asalkan memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. 

Menurut Kang Maman,,  standar yang digunakan oleh Arab Saudi dalam penanganan Covid adalah standar Amerika. Makanya Pemerintah Indonesia perlu tanyakan apakah Arab Saudi meneriman vaksin Sinovac yang digunakan pemerintah Indonesia. 

Apalagi, katanya, Arab Saudi belum bisa menerima data PeduliLindungi yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. 

Pemerintah Arab Saudi punya pengalaman buruk kepada jamaah umroh Indonesia. Ketika masa pandemi berlangsung beberapa bulan dan ada 18.000 orang yang mau berangkat.  Ternyata ada sekitar 108 orang yang di sininya dinyatakan negatif, diperiksa ulang disana positif.

''Hal itu yang membuat Arab Saudi nggak mau kecolongan lagi,'' katanya. 

Karenanya Maman minta dalam melakulan tes PCR alat tesnya bukan yang abal abal. Alatnya dan penangananya harus dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. 

Hal senada diungkapkan anggota Komisi VIII dari Golkar John Kenedy Azis. '' Insyaa Allah mohon do'a dan dukungan dari pada masyarakat semua khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat yang akan berangkat menjadi calon jemaah Haji,” katanya.

Menurut Azis,  Komisi VIII pada bulan Desember ini atau tidaknya pada awal-awal Januari akan membentuk Panja BPIH, panja Haji, sebab untuk pelaksanaan itu tentu ada suatu kerjasama antara pemerintah dengan DPR khususnya Komisi VIII.

Kalau Panja sudah terbentuk,  panja akan melakukan kunjungan untuk melihat bagaimana kesiapan-kesiapan oleh pemerintah terhadap rencana pelaksanaan jamaah Haji tersebut, baik kesiapan pemerintah dalam hal pesawat, transportasi di Indonesia, transportasi penerbangan transportasi selama di tanah suci, kesiapan dari hotel.

Panja dibentuk, tentu kita akan melakukan rapat rapat dengan kementerian lembaga terkait, dengan perang dengan Garuda, dan pemeeintah Arab Saudi.  

Soal ongkos naik Haji pada 2022, Azis mengatakan belum tahu apakah akan tetp atai ada kenaikan. ''Kami sekarang ini belum bisa memastikan apakah akan naik atau tidak tetapi yang jelas kami sudah mewanti-wanti, sudah berharap kepada pemerintah dan BPKH dalam konteks ini supaya nanti ongkos Haji tahun 2022 ini tidak naik, kalaupun naik tidaklah dengan jumlah yang signifikan, tutur John Kenedy Azis.

***