PAN Minta Pemerintah Antisipasi Varian Omicron: Jangan Tunggu Masuk

KUASAKATACOM, Jakarta - Covid-19 varian Omicron yang dianggap lebih mengkhawatirkan dibanding jenis-jenis sebelumnya. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Daulay meminta pemerintah untuk mempelajari serius segala varian yang muncul.

"Harus dipelajari. Kalau sudah dikenali, diharapkan kita dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari. Jangan tunggu sampai di sini. Bisa menelusuri data dan informasi dari negara-negara yang menjadi episentrum penyebaran virus ini," ungkapnya, Sabtu (27/11).

BERITA TERKAIT:
PAN Sambut Gagasan Koalisi Permanen Prabowo, Sebut Akan Bersama Sepanjang Masa
Tiga Menteri Kabinet Merah Putih Gabung ke Partai Amanat Nasional (PAN)
Zulhas Tunjuk Eko Patrio sebagai Sekjen DPP PAN
Mantan Sekjen PAN Faisal Basri Berpulang
Kader PAN Wonosobo Tolak SK Kepengurusan DPD yang Baru

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif. Yakni meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait protokol kesehatan. Dia menilai hal itu lah yang paling utama untuk menghindari penyebaran virus.

"Program 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas, dan menghindari kerumunan) harus ditingkatkan. Ini harus dikerjakan dan digotongroyongkan bersama seluruh elemen masyarakat. Selain itu, program 3 T (testing, tracing, dan treatment) harus digalakkan. Ini dapat dikerjakan oleh pemerintah. Program 3 T ini diperlukan untuk memetakan persebaran virus di tengah masyarakat. Termasuk varian-varian baru tadi," jelasnya.

Saleh pun mengingatkan agar penjagaan pintu masuk dari luar negeri diperketat. Bahkan menurutnya, pemerintah harus menutup pintu bagi negara yang menjadi episentrum varian tersebut.

"Karena belum terkonfirmasi ada di Indonesia, ya kita harus jaga jangan sampai masuk. Masuknya kan dari luar negeri, itu yang kita jaga ketat. Kalau dinilai perlu, orang-orang dari negara episentrum virus ini dilarang masuk. Silahkan dipertimbangkan dengan cermat," ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh meminta pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi. Menurutnya, pemerintah juga harus segera melakukan vaksinasi booster untuk masyarakat.

"Sekarang malah sudah banyak anggota masyarakat yang menunggu booster ketiga. Itu harus disahuti. Apalagi, negara-negara lain sudah banyak yang vaksinasi booster," pungkasnya.