Komisi IX DPR: Rakyat Miskin Vaksin Booster Gratis

KUASAKATACOM, Jakarta - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster akan berjalan tahun 2022 nanti secara gratis dan berbayar. Komisi IX DPR RI menilai vaksin booster terhadap rakyat miskin harus gratis.

"Wacana pemberian booster Covid-19 secara gratis hanya kepada penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sudah pernah disampaikan oleh Menkes beberapa waktu yang lalu dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Artinya yang disampaikan Pak Luhut bukan merupakan hal baru," ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris kepada wartawan, Sabtu (4/12/2021).

BERITA TERKAIT:
Polres Jepara Diminta Edy Supriyanta Bantu Tingkatkan Capaian Vaksin
Ratusan Calon Jemaah Haji Embarkasi Solo Berangkat ke Tanah Suci Sabtu Dini Hari
Ramadan 2022, Jajaran Polres di Jateng Gencarkan Vaksinasi Covid-19
Pengumuman! Selama Ramadan, Polresta Surakarta Buka Gerai Vaksinasi Malam Hari
Dirjen Bimas Islam Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa

Menurut Charles cakupan vaksinasi di Tanah Air menunjukkan angka yang cukup baik. Oleh sebab itu, komitmen Presiden Jokowi untuk vaksinasi gratis perlu dijaga.

"Kami mengapresiasi komitmen Bapak Presiden yang selama ini sudah memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat. Begitu juga angka cakupan vaksinasi di Indonesia yang terbilang sudah cukup baik. Tentunya keberhasilan dalam vaksinasi selama ini tidak akan bisa tercapai tanpa gotong royong dari seluruh elemen bangsa," ujarnya.

Vaksin booster Covid untuk masyarakat yang mampu menurut Charles bisa ditanggung secara mandiri. Sementara untuk rakyat miskin, Charles menilai vaksin booster harus gratis.

"Ke depan tentunya semangat gotong royong yang sama harus tetap kita kedepankan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Rakyat miskin dan tidak mampu harus tetap bisa mendapatkan vaksin booster secara gratis dari negara. Namun, bagi yang mampu tentu kita harapkan bisa membiayai sendiri sebagai bagian dari gotong royong bersama. Sehingga subsidi dari negara bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat yang lebih luas," pungkasnya.