Kakanim Yogyakarta Jadi Lulusan Terbaik PKN II Angkatan XXIV 2021

KUASAKATACOM, Yogyakarta- Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady berhasil menjadi peserta terbaik dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2021, pada acara penutupan yang diselenggarakan di Auditorium Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM KUMHAM), Sabtu, (11/12/2021) kemarin.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady menggagas proyek perubahan Strategi Peningkatan Kinerja Pengawasan Keimigrasian Terhadap Mahasiswa Asing Yang Terintegrasi Dengan Perguruan Tinggi Dan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) berupa aplikasi "Sedulur Mas Karyo".

BERITA TERKAIT:
Kemenkumham Jateng Terima Audiensi Itjen Terkait Monev Reformasi Birokrasi
Kadivpas Jateng Tinjau Lapas Produktif di Lapas Terbuka Kendal
Tampil Dengan Wajah Baru, Kepala BPSDM Kumham Sosialisasikan New Paradigm Corporate University
Kemenkumham Komitmen Tingkatkan Kerjasama Dengan Mitra
Jadi Pembicara Seminar Berlakunya KUHP Nasional, Dirjen HAM Bahas Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan HAMbagi Terpidana Mati

Andry Indrady mengikuti dengan sangat baik kegiatan tersebut, sehingga mendapatkan nilai tertinggi 92,6 dan berhasil menjadi peserta terbaik pertama dari 59 peserta pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2021.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur akhirnya menjadi lulusan terbaik pertama. Semoga proyek perubahan aplikasi Sedulur Mas Karyo ini dapat memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat baik bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen Imigrasi," kata Kakanim Kelas I TPI Yogyakarta, Andry Indrady saat diwawancarai, Senin (13/12/2021).

Andry menjelaskan bahwa, Aplikasi Sedulur Mas Karyo dikembangkan untuk mempermudah pihak kampus dalam hal memberikan data dan keterangan untuk turut serta membantu Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan, baik keberadaan maupun kegiatan mahasiswa asing.

"Aplikasi ini untuk mengawasi mahasiswa asing yang belajar di Indonesia. Karena untuk mendapatkan izin tingal terbatas, mahasiswa asing harus memiliki sponsor atau penjamin yaitu, pihak Perguruan Tinggi (PT) yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan mahasiswa asing selama tinggal di Indonesia dan berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat," jelasnya.

"Tetapi, dari data statistik, banyak pelanggaran mahasiswa asing semakin hari makin bertambah. Misalnya ada yang overstay. Aplikasi ini hadir untuk mengedukasi pihak kampus agar lebih disiplin menginput data mahasiswa asing. Aplikasi ini adalah cara kami untuk mengantisipasi," tambahnya.

Tidak cuma itu, kehadiran aplikasi ini juga merupakan upaya Kantor Imigrasi agar bisa bersinergi dengan penegak hukum yang lainnya. Seperti Tim PORA serta pihak kampus juga dapat mengakses aplikasi ini, sehingga bisa membantu Kantor Imigrasi dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas mahasiswa asing.

"Salah satu fitur unggulan dari aplikasi Sedulur Mas Karyo adalah terdapatnya pemberian warna pada aplikasi, seperti merah dan kuning untuk mengingatkan para mahasiswa asing terkait masa berlaku visa yang mereka miliki," ujar Andry.

Selain itu, Andry juga mengungkapkan kabar baik lainnya yaitu aplikasi Sedulur Mas Karyo juga telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan akan diterapkan di seluruh kampus di Indonesia yang memiliki mahasiswa asing.

"Pihak kampus harus install aplikasi Sedulur Mas Karyo terlebih dahulu agar izin tinggal mahasiswa asingnya bisa keluar. Sehingga kita bisa bersama-sama monitor. Aplikasi Sedulur Mas Karyo juga telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM," pungkas Andry.

Pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2021 ini diikuti oleh 59 peserta yang terdiri dari, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Dalam pelaksanaan pelatihan ini, BPSDM Hukum dan HAM bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah sebagai penjamin mutu.

Kegiatan yang mengusung tema "Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Kelas Dunia" itu dilaksanakan sejak Agustus– Desember 2021 dengan Proses pembelajaran melalui 4 (empat) agenda pembelajaran yang meliputi Agenda Mengelola Diri, Agenda Kepemimpinan Strategis, Agenda Manajemen Startegis, Agenda Aktualisasi Kepemimpinan.

Berbagai agenda dalam kurikulum pelatihan dilaksanakan dengan tujuan munculnya penguatan pribadi seorang pemimpin pada diri peserta. Diselenggarakan juga Kegiatan Visitasi Agenda Pembelajaran dengan Narasumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Kota Solo, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2021 ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis. 

Pelatihan ini juga merupakan jawaban dari permasalahan Pemimpin Nasional pada tataran empirik di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak permasalahan yang dihadapi oleh Pemimpin Nasional, yang menjadi tantangan saat ini yaitu Krisis Kepercayaan, Konflik Kepentingan, Kurangnya Sinergitas antara Pemimpin Nasional di Pusat dan Daerah, dan Tergerusnya Nilai-nilai Kearifan Lokal. 

Adapun lima peserta terbaik berdasarkan evaluasi penyelenggara telah mengikuti dengan penuh kedisiplinan, kesungguhan, kebersamaan, kesabaran dan perjuangan yang luar biasa adalah :

1. Andry Indrady – Kantor Imigrasi Kelas I TPI D.I Yogyakarta – Strategi Peningkatan Kinerja Pengawasan Keimigrasian Terhadap Mahasiswa Asing Yang Terintegrasi Dengan Perguruan Tinggi Dan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).
2. Yeti Rohaeti – Pemkot Tangerang – Peningkatan Tata Kelola Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Yang Akuntabel Berbasis Digital Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Infrastruktur Yang Mantap Pada Pemerintah Kota Tangerang.
3. Chusni Thamrin – BPSDM Hukum dan HAM – Strategi Sistem Manajemen Keamanan Siber (Cyber Security Management System Strategy) Melalui Tanggap Insiden Keamanan Siber (Tandem-Siber) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Rusito – Pemkab Lebak – Strategi Penigkatan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan Melalui Pembenahan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lebak.
5. Andi Taletting Langi – Kanwil Kemenkumham Banten – Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Provinsi Banten.