Bamsoet: Tutup Agen PMI Ilegal

KUASAKATACOM, Jakarta- Kasus tenggelamnya kapal pengangkut Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Malaysia menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh agen penyalur PMI. Pemerintah harus tegas bahkan tidak segan menutup agen yang menyalurkan PMI ilegal. 

''Pemerintah harus melakukan pembenahan dan mengevaluasi secara menyeluruh mengenai agen penyalur tenaga kerja indonesia, dan bersikap tegas terhadap agen penyalur yang tidak resmi untuk menutup usahanya, agar tidak ditemukannya kasus PMI ilegal,'' kata Ketua MPR Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa (28/12/2021).

BERITA TERKAIT:
Harga Pangan Naik Jelang Pemilu, Mudah Ditunggangi dan Sulut Emosi Masyarakat 
FKPPI siap kawal dan sukseskan Pemilu 2024
Bamsoet Bagikan Ribuan Paket Sembako di Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen
Bamsoet Didaulat Menjadi Ketua Dewan Kehormatan Asian African Youth Government
Ketua MPR Minta TNI/Polri Kawal Para Pekerja yang Membangun dan Perbaikan Jaringan Telekomunikasi di Papua

Sebelumnya diberitakan kepolisian Diraja Malaysia menangkap dua tersangka yang berperan dalam keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia/PMI ilegal yang menjadi korban saat berada di perairan Malaysia beberapa waktu lalu.

''agen yang menyalurkan tenaga kerja ilegal yang menjadi korban tenggelamnya kapal diperairan Malaysia harus bertanggungjawab,'' kata Bamsoet. 

Dengan adanya tindakan tegas pemerintah, Bamsoet berharap tidak ada lagi PMI Ilegal. 

Bamsoet minta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan/Kemenaker dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, bekerjasama dengan pihak imigrasi untuk mengetahui pola-pola agen atau pihak-pihak yang memberangkatkan TKI secara ilegal, sehingga ke depannya dapat disusun langkah dan strategi yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut.

Selain itu Bamsoet minta pemerintah, dalam hal ini Kemenaker, BP2MI, dan pemerintah daerah, membentuk layanan terpadu satu pintu yang mengurus keberangkatan para PMI guna memberikan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien bagi para Calon PMI yang akan berangkat. 

''MPR menilai, hal tersebut dapat mencegah atau meminimalisir kemungkinan adanya agen-agen yang tidak bertanggungjawab yang ingin memberangkatkan TKI secara ilegal,'' katanya.