Fraksi Golkar Sayangkan Pemprov Jateng Tak Optimal Terkait Realisasi Pendapatan 2021

KUASAKATACOM, Semarang- Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng menyayangkan realisasi pendapatan APBD Jawa Tengah tahun 2021 yang tak bisa mencapai 100 persen. Perlu langkah nyata untuk menggenjot pendapatan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng Drs H Soenarno MM mengatakan pendapatan APBD Jateng sejak tahun 2019 mulai menurun. 

BERITA TERKAIT:
Fraksi Golkar Sayangkan Pemprov Jateng Tak Optimal Terkait Realisasi Pendapatan 2021
Pendapatan APBD Jawa Tengah Dibawah Rata-rata Nasional, Kalah dari DIY
Bea Cukai Tembakau Jateng-DIY: Cukai Tembakau Rp14,48 Triliun

"Tahun 2018 target bisa surplus mencapai 102,35 persen. Tahun 2019 mulai turun menjadi 99,65 persen, tahun 2020 turun lagi jadi 95,80 persen. Kini tahun 2021 malah 97,68 persen. Jika kita lihat pendapatan APBD Jateng tahun 2021 jelas belum memenuhi harapan. Apalagi Jateng peringkat 16 dari 34 provinsi. Ini jelas kurang maksimal kinerja pendapatan daerah," kata Soenarno, kepada KUASAKATACOM, di Kantor DPRD Jateng, Kamis (6/1/2022).

Ia mendesak dinas yang membidangi pendapatan agar bisa bekerja lebih keras dan semangat memacu pendapatan daerah. Desakan ini menurutnya bukan tanpa alasan. Sebab posisi Jawa Tengah berada di bawah Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Jawa Barat yang mampu surplus.

"Bukan perkara membandingkan ya. Kalau daerah lain bisa, kenapa kita tidak bisa?," tegasnya.

Menurutnya posisi Jateng terkait pendapatan ini perlu menjadi evaluasi Pemprov Jateng. Fraksi Golkar dan DPRD pun kata dia, telah memberikan sejumlah saran kepada Pemprov Jateng agar hal ini tak terulang lagi.

"pendapatan kan ada dua jenis yakni pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah (PAD). pendapatan transfer kan sudah baik. Tapi yang PAD ini perlu diintensifkan," terang dia.

Menurutnya ada beberapa cara untuk dapat menggenjot PAD. Diantaranya yakni ekstensfikasi pendapatan dan improvisasi. "Artinya harus ada terobosan, terobosan baru untuk memperbanyak pendapatan," ucapnya.

Selain itu, BUMD juga harus bekerja keras mendapatkan banyak pendapatan. Sebab menurutnya BUMD belum menghasilkan pendapatan yang optimal. "Ini karena BUMD hanya mendasarkan peningkatan peningkatan konvensional, cara cara yang lama saja. Belum menemukan cara baru yang progresif," ujar dia.

Pihaknya juga menyarankan agar Pemprov Jateng mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan aset aset yang tak terpakai. Menurutnya, aset aset yang tak terpakai bisa disewakan untuk menambah PAD.

"Kami melihat sebenarnya banyak Aset Pemprov Jateng yang bisa dioptimalkan untuk memperoleh PAD. Umpamanya tanah tanah yang selama ini belum terdata, harus segera didata dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Masih banyaklah cara cara lain, seperti bidang usaha yang merugi harus dievaluasi. Bisa juga jemput bola pajak kendaraan dengan gandeng pemerintah desa," imbuhnya.

Jika inovasi gerakan menggenjot pendapatan berjalan dengan baik, ia yakin pendapatan daerah bisa sesuai target bahkan suprlus.