Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga di Tahun 2022 Jadi Prioritas

KUASAKATACOM, Purbalingga- Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mempriortaskan pertumbuhan ekonomi Purbalingga di tahun 2022. Kebijakan tersebut masuk dalam lima prioritas utama pembangunan pasca pandemi. Selain itu pengembangan sumber daya lokal juga akan dikedepankan.

"Saya mencanangkan lima prioritas utama pembangunan di tahun 2022. Tiga prioritas lainnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan serta mewujudkan SDM yang berdaya saing serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung recovery ekonomi dan melanjutkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Tiwi saat Penyerahan Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat Tanah Pemkab Purbalingga, Penghargaan Penyusunan  Laporan Keuangan Daerah (LKD) TA 2020, dan Penghargaan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB) di Operation Room Graha Adiguna, Senin (10/1/2022).

BERITA TERKAIT:
Anggaran Keselamatan Dipangkas, Nyawa Warga Dipertaruhkan
Belanja Negara Melonjak, Sri Mulyani Catat Akselerasi Pasca Blokir Anggaran Dibuka
Pemungutan Suara Ulang Pilgub Papua Dapat Anggaran Rp110 Miliar
Kemenkeu Pastikan Program Beasiswa LPDP Tidak Terdampak Efisiensi Anggaran 2025
Efisiensi Anggaran di Kementerian Dikti: BOPTN Terancam, Biaya Kuliah Berpotensi Naik

Tiwi menyampaikan penyerahan DPA ini memiliki arti strategis sebagai langkah awal dimulainya pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2022. Dia meminta seluruh Kepala OPD untuk segera memulai pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggatkan dalam APBD 2022. 

“Seluruh SKPD untuk segera melakukan langkah kongkrit dalam percepatan pelaksanaan kegiatan dan tahapannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Tiwi menerangkan Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah beberapa waktu lalu mengevaluasi terkait kinerja pendapatan daerah dalam rangka kemandirian fiskal. Masih banyak hal yang harus dibenahi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati meminta seluruh SKPD untuk memperbaharui regulasi sesuai perkembangan terutama update database. Selanjutnya memperbaiki tata kelola pemungutan pajak dan retribusi, melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta menggunakan bantuan teknologi IT guna efisiensi dan transparansi pengelolaan PAD. 

"Tahun ini, dengan keterbatasan anggatan kita akan fokus terhadap upaya peningkatan PAD," lanjutnya.