Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga di Tahun 2022 Jadi Prioritas

KUASAKATACOM, Purbalingga- Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) mempriortaskan pertumbuhan ekonomi Purbalingga di tahun 2022. Kebijakan tersebut masuk dalam lima prioritas utama pembangunan pasca pandemi. Selain itu pengembangan sumber daya lokal juga akan dikedepankan.

"Saya mencanangkan lima prioritas utama pembangunan di tahun 2022. Tiga prioritas lainnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan serta mewujudkan SDM yang berdaya saing serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung recovery ekonomi dan melanjutkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Tiwi saat Penyerahan Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat Tanah Pemkab Purbalingga, Penghargaan Penyusunan  Laporan Keuangan Daerah (LKD) TA 2020, dan Penghargaan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB) di Operation Room Graha Adiguna, Senin (10/1/2022).

BERITA TERKAIT:
DPRD Jateng Tolak Realokasi Anggaran Rp2,4 Triliun untuk 10 Program Prioritas Pj Gubernur, Ini Alasannya
Jelang Akhir Tahun, Nana Sudjana Minta SKPD Genjot Pendapatan dan Serapan Anggaran
Perubahan Anggaran, Pemkot Semarang Sebut Fokus untuk Penanganan Stunting dan Pengendalian Banjir
Kemenkeu dan DPR Setujui Pagu Anggaran 2024 Disetujui, Dialokasikan untuk Lima Program Ini 
Menag Usulkan Tambahan Pagu Anggaran Tahun 2024 untuk Tingkatkan Honorarium Penyuluh Agama Non PNS

Tiwi menyampaikan penyerahan DPA ini memiliki arti strategis sebagai langkah awal dimulainya pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2022. Dia meminta seluruh Kepala OPD untuk segera memulai pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggatkan dalam APBD 2022. 

“Seluruh SKPD untuk segera melakukan langkah kongkrit dalam percepatan pelaksanaan kegiatan dan tahapannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Tiwi menerangkan Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah beberapa waktu lalu mengevaluasi terkait kinerja pendapatan daerah dalam rangka kemandirian fiskal. Masih banyak hal yang harus dibenahi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati meminta seluruh SKPD untuk memperbaharui regulasi sesuai perkembangan terutama update database. Selanjutnya memperbaiki tata kelola pemungutan pajak dan retribusi, melakukan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta menggunakan bantuan teknologi IT guna efisiensi dan transparansi pengelolaan PAD. 

"Tahun ini, dengan keterbatasan anggatan kita akan fokus terhadap upaya peningkatan PAD," lanjutnya.