Kemenkumham Jateng Sosialisasikan PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Rencana kinerja pada SKP harus dituliskan dalam bahasa pencapaian atau hasil kerja.

Sabtu, 15 Januari 2022 | 02:33 WIB - Ragam
Penulis: Holy . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Semarang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kanwil Kemenkumham Jateng) mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada seluruh pegawai Kemenkumham.

Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Jateng Febri Nurdian Satriatama didampingi Kasubbag Kepegawaian, TU dan RT Meivita Dewi, membuka secara langsung kegiatan yang mengundang dua narasumber dari Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta yakni Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Purjiyanta serta Auditor Kepegawaian Muda Sigit Sarwodadi.

Dalam paparannya, Sigit Sarwodadi menjelaskan terkait PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BERITA TERKAIT:
Ziarah di TMP Giri Tunggal Semarang, Yuspahruddin: Bangsa yang Besar Selalu Ingat Jasa Pahlawan
Ratusan Pesepeda Ramaikan Kemenkumham Jateng Fun Bike HBI Ke-72
Alhamdulillah! Para Pegawai Kanwil Kemenkumham Jateng Jalani Vaksinasi Booster
Pelayanan Publik yang Baik Tidak Ada Komplain dari Masyarakat
Kemenkumham Jateng dan Pemkab Karanganyar Gelar Pertemuan Bahas Indikasi Geografis Teh Kemuning
Meski Berusia 59 Tahun, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Tetap Jadi Relawan Donor Darah
Yuspahruddin Luncurkan Inovasi Gathotkaca Milik Rupbasan Surakarta

“Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.” Ujar Sigit, Jumat (14/1/2022).

Dalam Peraturan Pemerintah ini, kata dia, secara tegas disebutkan jenis Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran Disiplin. Hal ini, lanjutnya, dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Sesi kedua, Purjiyanta menyampaikan materi tentang Penyusunan Kinerja Pegawai Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja. Ia menegaskan Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019, penyusunan SKP memperhatikan perencanaan strategis Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan, dan/atau SKP atasan langsung.

"Rencana kinerja pada SKP harus dituliskan dalam bahasa pencapaian atau hasil kerja, bukan aktivitas maupun kategori pekerjaan," Ungkap Purjiyanta.

Kunci dari penyusunan SKP baru ini, kata dia, adalah diskusi dan berkonsultasi kepada pihak yang telah berhasil menyusun SKPnya dengan benar.


tags: #kanwil kemenkumham jateng #pp nomor 94 tahun 2021 #disiplin pegawai

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI