Pemkab Boyolali Lanjutkan Program Bansos RTLH

Pada bansos RTLH tahun 2022 ini pemerintah mengucurkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 12,5 miliar.

Kamis, 27 Januari 2022 | 20:30 WIB - Ragam
Penulis: Fauzi . Editor: Ririn

KUASAKATACOM, Boyolali - Pemkab Boyolali kembali mengucurkan anggaran untuk bansos rumah tak layak huni (RTLH). Untuk merealisasikan program tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Boyolali menggelar sosialisasi pelaksanaan bansos RTLH di aula Pantaran Perkantoran Terpadu Alun-alun Lor Kabupaten Boyolali, Rabu (26/1/2022).

Pada sambutannya, Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan mengatakan, data yang ada di lapangan harus data terkini dan benar-benar valid. Pihaknya menghimbau agar semua pemangku kepentingan bekerjasama dalam verifikasi data agar tidak terjadi salah sasaran. Disamping itu, tak lupa Wabup Iwan mengingatkan, agar jangan sampai ada penyimpangan bansos yang bisa berakibat hukum pidana.

"Kami berharap bantuan ini tepat sasaran." tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPKP Kabupaten Boyolali Hendrarto Setyo Wibowo menjelaskan dalam laporannya, pada bansos RTLH tahun 2022 ini pemerintah mengucurkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 12,5 miliar untuk 1.000 unit RTLH dimana masing-masing memperolah Rp 12,5 juta.

BERITA TERKAIT:
Pemkab Boyolali Segara Gelar Turnamen Sepakbola Usia Dini Bupati Cup Boyolali 2025
Boyolali Raih Penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Predikat 'Pelayanan Prima'
Pemkab Boyolali Salurkan Bingkisan Lebaran untuk Buruh Gendong dan Petugas Kebersihan
Peringati Nuzulul Quran, Pemkab Boyolali Gelar Khataman Al-Quran
Pemkab Boyolali Bekali PNS yang akan Purna Tugas

Penerima bansos RTLH tersebut tersebar di 53 desa/kelurahan pada 17 kecamatan. Kemudian untuk jumlah RTLH sampai akhir 2020 di Kabupaten Boyolali tercatat masih terdapat 38.384 unit. "Dua belas setengah juta itu kalau dihitung mungkin masih kurang sehingga harapan kita ada suatu swadaya dari penerima, dan disana tidak ada pungutan biaya apapun bentuknya." katanya.

DPRD Kabupaten Boyolali melalui Ketua Komisi III Suyadi, menyampaikan dukungannya untuk program RTLH tersebut. Dikatakannya, agar data yang ada saat ini sudah valid dan sasaran yang akan menerima bansos benar-benar memenuhi persyaratan.

"Jadi kami tidak menginginkan dengan adanya data itu, nanti ada unsur hal-hal yang tidak baik dalam pemberian verifikasi data." tukasnya.

***